Dalam RUU Hakim Banyak Yang Perlu Diharmonisasi 

0
66
Gedung MPR/DPR-RI

BERITA JAKARTA – Masih banyak yang perlu harmonisasi dengan aturan lain yang setara Undang-Undang (UU) dalam Rancangan UU Jabatan Hakim.

Diantaranya seperti UU Mahkamah Agung, UU Kepolisian, UU Kejaksaan, dan lainnya dalam Rancangan UU Jabatan Hakim. Hal itu, itu dalam Forum Legislasi “RUU Jabatan Hakim” di Media Center/Pressroom, Kompleks Parlermen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/11/2016). 

Juga terungkap, indikator kontroversi itu lantaran belum sejalan dengan Criminal Justice System.  Hadir sebagai nara sumber pada diskusi tersebut anggota Komisi III DPR-RI, Masinton Pasaribu, anggota Ombudsman RI, Nanik Rahayu dan pengajar Hukum Pidana Universitas Trisaksi. 

Nanik Rahayu mengungkapkan, Criminal Justice System itu, merupakan prosesi peradilan dimulai dari penyidikan yang disandang Kepolisian dan Kejaksaan, hingga memutuskan suatu perkara di Pengadilan melalui hakim. 

Padahal, kewenangan hakim hanya sebatas menerima suatu perkara hasil penyidikan pro-justitia kepolisian dan kejaksaan. Ini kan perlu harmonisasi,” kata dia lagi. 

Nunik pun mencontohkan, Pasal 9 RUU Jabatan Hakim menyebut  status hakim sebagai pejabat negara yang independen dalam lembaga Yudikatif tetapi dinaungi oleh Eksekutif selaku pegawai negeri sipil (PNS). 

“Juga adanya hakim berpraktek di Pengadilan Pajak di bawah Menteri Keuangan. Juga, masalah status hakim peradilan umum dan agama (syariah),” paparnya.

Hal senada diungkap pengajar hukum pidana Universitas Trisakti, Jakarta, Asep Iwan Iriawan. Katanya, RUU Jabatan Hakim sebaiknya berkolaborasi dengan UU MA dalam hal rekrut dan pengangkatan hakim. 

“Sebaiknya RUU Jabatan Hakim itu diunifikasi dan kodifikasi saja ke dalam RUU MA agar tidak tumpeng tindih, dan memperbanyak aturan yang mirip-mirip dan pada gilirannya malah terjadi silang pendapat,” ujarnya.

Menanggapi ini, Komisi III DPR-RI, Masinton Pasaribu, menyatakan RUU Jabatan Hakim ini hanya lebih mengkhususkan diri terhadap jabatan hakim dan masih dalam pembahasan untuk harmonisasi. 

“Kami banyak menemukan minimnya fasilitas hakim di daerah, padahal hakim menduduki jabatan yang dimulyakan sebagai gerbang keadilan.” Paparnya. (OSS)