APBD-P Belum Selesai, Walikota Bekasi: Untuk Rakyat Kok Susah!

0
112
DR. Rahmat Effendi

BERITA BEKASI – Belum dibayarkannya hak atau gaji para Pesapon dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) selama tiga bulan dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi itu, dikarenakan proses pembahasan APBD Perubahan belum selesai dievaluasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi.

“Tertundanya hak para Pesapon dan TKK itu, karena proses pembahasan APBD-P belum selesai di evaluasi DPRD Kota Bekasi,” kata Rahmat kepada Beritaekspres.com, Selasa (15/11/2016).

Diakui Rahmat, pihaknya sudah berkirim surat untuk Ketua DPRD Kota Bekasi yang juga Badan Anggaran, agar segera evaluasi setelah koreksi Gubenur. “Tapi sampai saat ini belum, makanya gaji TKK dan PHL terganggu. Kita lagi coba terus berkomunikasi ke yang terhormat,” ucap Rahmat.

APBD itu tambah Rahmat, dibahas tidak hanya oleh DPRD. Walikota juga punya kewenangan untuk membuat Peraturan Walikota (Perwal). “Sudah satu minggu ini belum juga selesai orang buat rakyat kok susah amat.” Tutupnya.(NDI)