APBD Perubahan Lamban, Tiga Bulan Gaji Pasapon dan TKK Tertunda

0
121
Pesapon Kota Bekasi

BERITA BEKASI – Para pekerja harian lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Bekasi, Jawa Barat, mulai mengeluhkan keterlambatan gaji yang hingga kini belum diterima selama tiga bulan.

“Saat ini saya belum terima gaji. Sudah  dua bulan belum di bayarkan. Sementara saya butuh buat bayar utang di warung, biaya anak mau acara sekolah,” ungkap Jajang, salah seorang pesapon di Hutan Kota Bekasi kepada Beritaekspres.com, Selasa (15/11/2016).

Jajang mengatakan, sebagai rakyat kecil dirinya sudah menjalankan tugas setiap hari dengan harapan dapat menerima gaji dari Pemerintah yang layak untuk membiayai keluarga. Namun nyatanya saat ini rumah tangga Jajang pun mulai terganggu akibat keuangan yang tidak lancar.

“Kalo pulang kerja saya selalu di tanya sama orang rumah (Istri), untuk bayar Kontrakan serta biaya anak serta bayar hutang di warung sayur,” ungkap pria separuh baya dengan tiga anak itu sambil memegang gagang sapu, saat ditemui dilokasi bekerjanya.

Pihaknya, meminta kepada Walikota Bekasi agar mencarikan solusi, sehingga gaji TKK dan PHL segera dibayarkan. Jajang juga mengaku tidak mengetahui secara pasti prihal sebab keterlambatan pembayaran gajinya. Intinya sebagai kepala keluarga Jajang mengaku  harus menafkahi keluarga dengan hasil jerih payahnya.

“Kita tetep semangat kerja, datang pagi nyapu, sampai sore nggak ada masalah. Yang penting kewajiban saya sudah di penuhi, tapi haknya malah terlambat, bagaimana ini?,” ungkapnya bertanya.

Hal serupa dikatakan teman seprofesinya, Ahmad (36), warga Kampung Mede Bekasi Timur yang setiap harinya bekerja sebagai pesapon di Jalan Veteran Bekasi Selatan. Menurutnya, informasi keterlambatan gaji bulanannya itu didapat dari Dinas Kebersihan.

“Saya malah sudah tanya ke Dinas Kebersihan, Ya jawabannya, karena anggaran belum turun, kitapun di minta sabar,” kata Ahmad.

Saat ini kata Ahmad, Pekerja harian lepas (PHL) bidang kebersihan memang mendapat penambahan gaji menjadi Rp2 juta per bulan, dari sebelumnya hanya Rp1,5 juta. Namun keterlambatan pembayaran dirasa sangat membebani seluruh pekerja.

“Gaji memang naik, tapi kan sampai sekarang belum dibayar, malah hampir tiga bulan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengakui jika gaji Pesapon dan TKK bisa terlambat, hal ini karena proses pembahasan APBD-P belum selesai di evaluasi oleh DPRD setempat.

“Kita sudah berkirim surat, untuk ketua DPRD yang juga Badan Anggaran, agar segera evaluasi setelah Koreksi Gubenur. Tapi sampai saat ini belum, makanya gaji TKK dan PHL terganggu. Kita lagi coba komunikasi ke yang terhormat,” kata Rahmat.

APBD itu tambah Rahmat, dibahas tidak hanya oleh DPRD. Walikota juga punya kewenangan untuk membuat Peraturan Walikota (Perwal). “Sudah satu minggu ini belum juga selesai orang buat rakyat kok susah.” tambahnya.

(NDI)