Ogah Didemo, Sejumlah Anggota DPRD Kota Bekasi Kabur!

0
92
Mobil Dewan Pergi Tinggalkan Aksi Demo

BERITA BEKASI – Sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi terlihat menghindar dari aksi unjuk rasa dikantor DPRD Kota Bekasi di Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (15/11/2016). Iring – iringan kendaraan mobil Dinas Anggota Legislatif itu terlihat melaju keluar gerbang kedua pintu kantor DPRD.

Saat aksi demo berlangsung, terlihat tiga mobil Dinas DPRD merk Toyota Kijang Innova yang sudah berubah warna plat hitam keluar pada waktu yang bersamaan. Tetapi beberapa anggota DPRD lainnya masih terlihat bertahan melanjutkan kerjanya dan menerima masa aksi.

Dalam aksi tersebut, puluhan pemuda yang mengatasnamakan Komite Pemuda Patriot Peduli Pembangunan menyatakan dukungan moril terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam melaksanakan percepatan pembangunan.

Para demonstran mengecam aksi yang sengaja memobilisasi masa untuk mendeskreditkan Walikota Bekasi Rahmat Effendi atas program penertiban di Pekayon dan Jatiasih.

“Jadi tidak wajar bila ada politisasi pembangunan dengan memobilisasi masa untuk menolak proses penataan pembangunan,” ujar Waryo disela aksi.

Dalam demonstrasi yang berlangsung selama dua jam itu, Komite Pemuda Patriot Peduli Pembangunan menegaskan dalam empat poin, pertama kebijakan Walikota dianggap sebagai bentuk penyelamatan aset negara, dan penataan Kota Bekasi guna kepentingan masyarakat luas.

Kemudian pada poin kedua, kebijakan Walikota dipandang dengan dasar hukum yang kuat. Apalagi dalam pelaksanaan penertiban, sebelumnya dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak Perum Jasa Tirta melalui bukti surat yang tertanda tangani.

Poin ketiga, bagi warga yang terkena imbas penataan lahan negara, Komite Pemuda Patriot Peduli Pembangunan mendesak pemerintah agar merelokasi ke Rusunawa.

Sementara poin terakhir, demonstran menuding aksi yang digelar oleh segelintir masa pada, Senin (14/11) lalu di depan gedung Pemkot Bekasi dan DPRD Kota Bekasi dianggap tidak murni dari warga yang direlokasi. Melainkan ada indikasi memobilsasi masa dengan tujuan untuk mendeskreditkan Walikota Bekasi dengan membangun opini Walikota tidak berpihak kepada warganya.

“Isu tersebut menyesatkan. Masa aksi yang bertujuan mendesak pemerintah memberikan kompensasi dan relokasi warga korban penggusuran, namun terdapat unsur yang memotivasi warga untuk mendeskreditkan Walikota,” tandasnya.

Waryo meyakini, langkah yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan konstitusi yang benar. “Kami yakin Pemerintah Kota Bekasi sangat peduli terhadap warganya. Pembangunan dan penataan Kota adalah keharusan demi terwujudnya pembangunan Kota Bekasi yang bermartabat.” Pungkasnya. (NDI)