Ciptakan Polemik Bangli, Ketua DPRD Kota Bekasi Dituntut Mundur

0
70
Ilustrasi

BERITA BEKASI – Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai diminta mundur dari jabatannya. Desakan itu, disampaikan sekelompok masa yang mengatasnamakan Komite Pemuda Patriot Peduli Pembangunan Kota Bekasi, saat aksi unjukrasa yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Bekasi di Jalan Chairil Anwar, Kota Bekasi Jawa Barat, Selasa (22/11/2016).

“Ketua DPRD saat ini sudah mempolitisasi warga korban penertiban yang dilakukan Pemkot Bekasi. Dengan begitu, Tumai sama saja menolak pembangunan Kota Bekasi,” Tomy, salah satu pengunjukrasa dalam orasinya.

Atas sikap Tumai saat ini yang dianggap para demonstran tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) sebagai Wakil Rakyat, hingga salah satu penyebab kekisruhan antara masyarakat dengan Pemerintah, maka mereka mendesak Tumau untuk mundur sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi.

“DPRD diharamkan mempolitisasi program Pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan umum,” sindirnya.

“Satu kata “Mundur” dari jabatan Ketua Dewan DPRD Kota Bekasi,” teriak masa dengan pengeras suara.

Aksi tersebut berkenaan dengan adanya dugaan politisasi oleh beberapa Fraksi terhadap program penertiban Bangunan Liar (Bangli) di wilayah Bekasi Selatan dan Jatiasih.

Bahkan beberapa fraksi diantaranya F-PDIP, F-Gerindra, Fraksi PPP, Hanura dan Fraksi Demokrat berencana menggelar angket untuk membentuk Pansus terkait penertiban yang dilakukan Pemkot Bekasi baru-baru ini.

“Pansus tidak relevan digelar, karena proses penertiban sudah sesuai prosedur. Seharusnya DPRD sebagai bagian dari Pemerintahan tidak mempolitisasi persoalan ini,” kata koordinator aksi, Rino.

“Komite Pemuda Patriot Peduli Pembangunan menolak pembentukan Pansus oleh DPRD Kota Bekasi.” Pungkas Rino.(NDI)