9 Dipecat, Puluhan ASN Kota Bekasi Dijatuhi Sanksi

0
33
Ilustrasi

BERITA BEKASI – Sebanyak 32 aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mendapat sanksi. Sembilan diantaranya diberhentikan secara tidak hormat, karena bolos selama berminggu-minggu.

“Seluruh pegawai itu terkena hukuman karena terbukti melakukan tindakan indisipliner,” kata Kepala Bidang Pembinaan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi, Sayekti Rubiah kepada Beritaekspres.com, Kamis (24/11/2016).

Dijelaskan Sayekti, sembilan ASN dipecat karena tidak masuk bekerja selama 145 hari tanpa keterangan. Instansinya telah berkirim surat namun kurang mendapat itikad baik dari yang bersangkutan, sehingga Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi mengambil tindakan tegas untuk memecatnya.

Selain itu ada yang diberhentikan, kata Sayekti, ada juga 12 pegawai yang diturunkan pangkatnya, 8 pegawai ditunda gajinya dan 4 orang dibebastugaskan dan 1 pegawai lagi hanya diberikan teguran tertulis.

“Kami memberikan sanksi ini sudah sesuai dengan PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai,” ujar Sayekti.

Masih kaya Sayekti, seluruh ASN yang diberi sanksi berasal dari tiga Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), yaitu Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kebersihan Kota Bekasi. Mayoritas, ujar dia, berasal dari golongan III atau staf.

Selain ada sembilan ASN yang dipecat, selama tahun 2016 ada 96 pegawai yang memasuki masa pensiun. Mereka yang terkena pensiun berasal dari berbagai golongan, misalnya golongan IV B sebanyak 31 pegawai, golongan III C , sebanyak 7 orang, golongan III A sebanyak 4 orang, golongan IV A sebanyak 21 pegawai, golongan II B sebanyak 2 orang, golongan II C sebanyak 2 pegawai, dan golongan III D sebanyak 1 pegawai.

“Dengan demikian, jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi saat ini mencapai 12.759 pegawai,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Bekasi, Cucu Syamsudin mengatakan, masing-masing SKPD telah membahas persoalan tersebut sebelum memberi sanksi kepada aparaturnya lewat majelis kode etik. Apabila saat proses majelis kode etik yang bersangkutan tidak merubah sikapnya, maka kasus tersebut diserahkan ke majelis tingkat kota dalam hal ini BKD Kota Bekasi.

“Sebetulnya tahun lalu juga ada uang terkena sanksi, tapi saat itu tidak dipublikasi. Kalau sekarang pemberian sanksi diberika secara transparan, agar aparatur bekerja lebih baik lagi.” Pungkasnya. (Adv/Ndi)