BPPK-RI Desak KPK Tuntaskan Kasus Fee 2 Persen APBD Kota Bekasi

0
42
Gedung KPK

BERITA BEKASI – Ketua Pencegahan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (BPPK-RI) Jhonson Purba mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelesaikan kasus terima suap Fee 2 persen yang diterima beberapa anggota Dewan DPRD guna meloloskan APBD Kota Bekasi Tahun 2010 silam.

“Dalam kasus fee 2 persen ini, mantan Walikota Bekasi sudah diproses dan sudah menjalankan masa hukumannya dan bahkan sudah bebas, termasuk mantan Sekda. Masa penerimanya lolos,” ujar Jhonson menanggapi kepada Beritaekspres.com, Sabtu (26/11/2016).

Dalam kasus ini lanjut Jhonson, KPK sendiri sudah turun langsung ke lokasi untuk melakukan rekontruksi di Villa 200 di Jalan Kemakmuran, Bekasi Selatan dimana tempat untuk menyerahkan uang Rp4 milyar sebagai fee 2 persen untuk meloloskan APBD Kota Bekasi Tahun 2010 silam.

“Dalam rekontruksi itu jugakan sudah jelas dan gamblang siapa-siapa saja oknum anggota Dewan yang menerima fee 2 persen yang kita anggap sebagai uang suap untuk meloloskan APBD Kota Bekasi 2010 ketika itu,” ungkapnya.

Tapi kenapa lanjut Jhonson, penyidik KPK sendiri tidak menuntaskan kasus fee 2 persen itu melainkan hanya sebatas pemberi yakni, mantan Walikota Bekasi Mochtar Muhamad (M2) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Tjandra Utama Effendi yang sudah menjalani proses hukuman penjara.

“Kita minta dan mendesak KPK yang sekarang untuk segera menuntaskan kasus si penerima suap beberapa oknum anggota Dewan DPRD Kota Bekasi. Dalam petik putusan Mahkamah Agung (MA) sudah dengan gamblang disebutkan. Jadi, tidak ada alasan untuk KPK tidak menyelesaikan kasus ini,” tandasnya.

Diketahui, berdasarkan hasil rekonstruksi KPK di Villa 200 di Jalan Kemakmuran, Bekasi Selatan, dinyatakan ke-5 anggota DPRD Kota Bekasi yaitu, Tumai (PDIP), sekarang menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi, Lilik Haryoso (PDIP), Chairoman J Pitro (PKS), Muhamad Said (PPP) dan Sutriyono (PKS) yang kini menjabat sebagai Direktur Migas milik BUMD Kota Bekasi yang ketika itu merupakan Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD).

Dalam rekontruksi itu, uang suap sebesar Rp4 miliar yang ditaruh didalam sebuah koper yang diserahkan langsung oleh Tjandra Utama Effendi ketika itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi (Jalani tahanan kasus fee 2 persen) kepada TPAD di Villa 200 yang memang sengaja disewa untuk melakukan transaksi kasus suap fee 2 persen APBD tahun 2010 silam. (Indra)