Penghapusan UN, Pengamat: Berharap Jadi “Embrio” Reformasi Pendidikan

0
122
Mohammad Faris

BERITA SITUBONDO – Moratorium atau pengahapusan Ujian Nasional (UN) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy ditanggapi oleh, Mohammad Faris, pengamat pendidikan di Kabupaten Situbondo.

Menurut Faris, sapaannya, kebijakan tersebut apabila diberlakukan akan berdampak signifikan pada banyak pihak, mulai Presiden, Menteri, para pendidik, peserta didik, para orang tua bahkan sampai pengamat pendidikan sekalipun.

“Moratorium UN itu adalah hal yang wajar,” ucapnya ketika berbincang dengan Beritaekspres.com, disela-sela kesibukannya mengajar di MAN 2 Situbondo, Selasa (29/11/2016).

Pengamat pendidikan yang saat ini menempuh Program Doktoral di IAIN Jember ini menambahkan, bahwa UN itu menarik. Katanya, hal ini dikarenakan persepsi masyarakat terhadap UN menjadi sesuatu yang Sakral.

“UN itu dianggap ukuran keberhasilan peserta didik, menjadi indikator untuk masuk perguruan tinggi dan lain-lain,” ucapnya.

Karena dianggap Sakral itulah, sambungnya, peserta didik menyibukkan diri kegiatan Les, belajar privat, try out dan bahkan belajar mandiri dirumah.

“Ketika tiba waktu UN, yang sibuk tidak hanya kepala sekolah, pendidik, pengawas ruang namun merambah pada personil kepolisian sampai kalangan akademisi perguruan tinggi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mohammad Faris mengatakan, jika moratorium UN benar-benar disahkan, maka kelulusan peserta didik dengan indikator sentralisasi beralih kepada disentralisasi, atau istilah lain otonomisasi pendidikan kembali ke tingkat daerah masing-masing.

“Disinilah peranan Kepala Madrasah atau Sekolah, Pendidik, peserta didik dan orang Tua menjadi sentral dan harus saling mendukung satu dan lainnya agar mencapai tujuan pendidikan yang memanusiakan manusia,” ujar pengamat yang mendedikasikan diri di MAN 2 Situbondo ini.

Disamping itu, Mohammad Faris berharap rencana Mendikbud untuk Moratorium UN ini menjadi embrio “Reformasi” dari kemajuan dan pengembangan Pendidikan dalam segala aspeknya, baik peningkatan kompetensi pendidiknya maupun kualitas peserta didiknya.

“Jangan sampai rencana Moratorium UN ini terkesan menjadi “Tradisi” lama yang mewacana dipikiran masyarakat. Ketika kabinet ganti menteri maka akan berganti pulalah kebijakan-kebijakannya.” Pungkasnya. (Abdul Wahet)

Biro Bondowoso