Manuver Terkait Persoalan Bangli Terus Dilakukan Pihak Tertentu

0
80
DR. Rahmat Effendi

BERITA BEKASI – Berbagai manuver terus dilakukan segelintir pihak tertentu terkait kegiatan penertiban bangunan  liar dan pemanfaatan lahan milik negara guna kepentingan umum.

Menanggapi surat yang dilayangkan kepada Kementrian Perumahan Umum Perumahan Rakyat (PUPR, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi menilai bahwa upaya untuk menghalangi kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terkait penertiban bangli dan pemanfaatan lahan Negara tersebut dinilai rancuh.

Menurutnya Pepen sapaan akrabnya mengatakan, penertiban itu dilakukan semata-mata untuk mengembalikan fungsi lahan milik negara sudah sesuai dengan peruntukkan. “Harusnya surat yang keluar dan proses itu harus sama. Aturannya itu dari mana? Ya tata tertib itu,” tutur Rahmat, Rabu (30/11/2016).

Dijelaskannya, upaya penertiban sejumlah bangunan yang berdiri  diatas tanah negara tersebut, telah melalui proses persetujuan dari pemilik lahan yakni Perum Jasa Tirta (PJT) II. Begitu pun dengan  pemanfaatan lahan milik negara oleh Pemkot Bekasi yang saat ini digunakan sebagai pagar pembatas, saluran maupun taman di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, demi kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi.

Kebijakan yang tengah diterapkan Pemerintah Daerah (Pemda) saat ini telah melalui prosedur dan mekanisme  sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, sebagai orang nomor satu di Kota Bekasi, Rahmat siap mempertanggung jawabkannya, demi kemaslahatan masyarakat luas. 

Dirinya mengaku, telah memperolah informasi terkait  substansi atas surat yang dilayangkan kepada pihak Kementrian PUPR. “Saya sudah mendapat pointer-pointer dari hasil rapat itu, semuanya sama dengan proses yang sudah Pemkot Bekasi dan pihak PJT II lakukan. “Yang pasti kita mengikuti mekanisme sesuai aturan yang berlaku.” Pungkasnya. (Bray/NDI)‎