KUA PPAS Disandera, Walikota Terbitkan Perwal

0
91
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi

BERITA BEKASI – Demi menjaga roda pemerintahan dan pembangunan kota agar tetap terus berjalan, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi akan menerbitkan sebuah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwal).

Perwal tersebut, sebagai landasan hukum penggunaan keuangan negara pada tahun 2017.

Selamai ini, menurutnya, eksekutif konsisten menjalankan seluruh rencana pembangunan yang telah disusun. Pasalnya, seluruh rencana program pembangunan itu sudah melalui persetujuan DPRD Kota Bekasi sebelumnya.

“Kita (pemerintah daerah,red) telah berkomitmen untuk terus melaksanakan rencana program pembangunan yang telah diusulkan, sebab, itu semua berkaitan dengan kebutuhan seluruh masyarakat Kota Bekasi,” katanya, Kamis (1/12/20116).

Meski sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, seolah ingin menyandera pemerintah daerah dengan cara, tidak ditanda tanganinya draft Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau (KUA PPAS), namun menurut Rahmat, upaya tersebut tak bakal mampu menjegal seluruh rencana program pemerintah daerah yang telah dibuat.

Belum disahkannya KUA PPAS, disebabkan polemik penertiban bangunan liar yang dilakukan Pemkot Bekasi. namun begitu, sebagai kepala daerah, Rahmat memiliki hak prerogratif yang diaktualisasikannya melalui Perwal.

Karena itu, dikatakan Rahmat, Perwal yang diterbitkan tersebut semata-mata demi menyelamatkan kepentingan yang lebih luas lagi bagi warga Kota Bekasi, yang selama ini mendambakan daerahnya maju.

“Lah, kalau yang terhormat belum juga mau menandatangani KUA PPAS, sebagai kepala daerah tentunya saya harus segera mengambil sikap dong. Kan saya punya hak prerogratif sebagai kepala daerah dengan menerbitkan kebijakan yaitu Perwal yang mengatur anggaran. Karena, eksekutif sebagai pelaksana atas regulasi yang telah disepakati,” ujarnya.

Sesuai dengan undang-undang dijelaskan Rahmat, bahwa Pemkot Bekasi hanya bisa menggunakan anggaran sesuai dengan APBD murni pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 5,50 triliun.

“Karena sampai saat belum ditandatangani, oleh karena itu kita menggunakan APBD  murni tahun 2016,” tandas Rahmat. (Bray)