Hendardi Tuding, Pembubaran KKR Merupakan Pelanggaran HAM

0
57
Hendardi

BERITA BANDUNG – Ketua SETARA Institute, Hendardi menyatakan bahwa pembubaran kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) pada, Selasa (6/12) kemarin di Sabuga Bandung, Jawa Barat, merupakan pelanggaran atas kebebasan beribadah yang dilakukan oleh aktor negara dan aktor non negara.

“Peragaan pelanggaran HAM semacam ini merupakan ancaman serius bagi kemajemukan Indonesia,” katanya kepada Beritaekspres.com, Rabu (7/12/2016) di Semarang, Jawa Tengah.

Menurutnya, Kepolisian Resort Kota Bandung adalah aktor negara terdepan yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran ini. Polisi bukan hanya membiarkan aksi kelompok intoleran, tetapi juga aktif dan memprakarsai pembubaran dengan alasan yang tidak masuk akal.

“Cara kerja Polisi dalam menangani kasus-kasus semacam ini tetap tidak berubah, dimana Polisi selalu memaksa kelompok minoritas yang menjadi korban yang justru harus mengikuti kehendak kelompok intoleran,” kata Hendardi.

Ia menyatakan bahwa Kapolri Jenderal Tito Karnavian harus memberhentikan Kapolrestabes Bandung dan mengevaluasi Kapolda Jabar yang juga gagal melindungi warga negara.

Sementara aktor non negara yang merupakan kelompok-kelompok intoleran sesungguhnya telah melakukan tindak pidana dan harus dimintai pertanggungjawabannya, karena menghalang-halangi dan membubarkan kegiatan keagamaan.

“Jika tidak ada penindakan terhadap kelompok ini, maka aksi-aksi serupa akan menyebar lebih luas di banyak tempat. Pengutamaan terhadap kelompok intoleran dengan tidak memberikan tindakan hukum adalah kesalahan serius Polri yang justru akan mengukuhkan anarkisme di ruang publik dan memperkuat daya rusak kelompok ini pada kemajemukan Indonesia,” jelasnya. 

Sementara, Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung tidak bisa berdiam diri dan melempar tanggung jawab pada bawahannya yang lalai memfasilitasi kegiatan keagamaan warga negara.

“Walikota mesti melakukan evaluasi komprehensif atas peristiwa ini dan mengambil kebijakan kondusif bagi kemajemukan di Kota Bandung dan bagi penikmatan kebebasan beragama.” Tandasnya. (Nining)

Biro Semarang