KPBU Dinilai Solusi Pembangunan di Daerah

0
104
Komite II DPD RI gelar rapat kerja dengan jajaran eksekutif

BERITA JAKARTA – Program Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur merupakan salah satu solusi atas masalah pemerataan pembangunan di daerah.

Adalah Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Parlindungan Purba yang mengutarakan hal itu dalam siaran pers yang disampaikan Bidang Pemberitaan dan Media Visual Setjen DPD, Rabu (7/12/2016).  
 
Menurutnya, KPBU hadir sebagai alternatif solusi atas permasalahan pembangunan infrastruktur daerah yang biasanya terhambat karena keterbatasan APBN/APBD. Kendati begitu, program tersebut masih belum diketahui oleh pemerintah daerah.

Karenanya, Komite II DPD RI akan menyukseskan program tersebut dengan mengkomunikasikannya kepada pemerintah daerah. “Kepres Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU adalah salah satu peluang untuk mempercepat pembangunan di daerah,” ujar Parlindungan.

Jelas dia, hal itu dikarenakan selama ini banyak pembangunan yang tergantung pada APBN, ternyata ada alternatif pembiayaan yang bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Komite II rapat kerja dengan Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kemenko Bidang Perekonomian, PT. PII, dan PT. SMi di Ruang Rapat Komite II DPD RI hari Rabu (7/12).

Lebih lanjut, senator asal Sumatera Utara ini menyebutkan, pembangunan infrastruktur seharusnya tidak hanya bergantung pada APBN/APBD, tetapi juga melibatkan partisipasi dari Badan Usaha dan swasta.

Tujuannya agar percepatan pembangunan di daerah benar-benar dapat terlaksana. Dirinya menambahkan bahwa KPBU akan menjadi program yang membuka peluang adanya perbaikan infrastruktur dan pemerataan pembangunan.

Namun, Parlindungan masih menilai bahwa program KPBU masih belum tersosialisasikan dengan baik kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah masih belum memahami secara detail mengenai skema pelaksanaan KPBU.

Oleh karena itu, dia mengungkapkan, Komite II akan mendorong pembentukan forum komunikasi dan koordinasi dengan daerah yang tertarik dengan program KPBU. “Kita akan satukan dan sampaikan kepada Bappenas supaya ada forum koordinasi daerah-daerah yang ingin KPBU,” seru Parlindungan.

Senada dengan Parlindungan Purba, Senator dari Provinsi Lampung, Anang Prihantoro juga menganggap program KPBU belum tersosialisasikan dengan baik di daerah. Padahal di daerah juga dituntut untuk melakukan pembangunan.

“Dari segi sosialisasi ini saya kira masih sangat kurang. Proyek strategis harus juga dituntut. Bagaimana kita bisa memperbesar forum ini dengan daerah agar program ini berhasil,” tukas Anang.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Wismana Adi Suryabrata mengatakan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur tahun 2015-2019 adalah 4.796,2 T. Dimana sebesar 1.978 (41.3%) dari APBN dan APBD; 1.066,2 T (22,2%) dari BUMN; dan sebesar 1.751,5 T (36,5%) dari partisipasi swasta.

Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenko Bidang Perekonomian, Bastary Pandji Indra menambahkan bahwa saat ini pembangunan infrastruktur belum sesuai dengan target.

Salah satu solusi untuk mengejar ketertinggalan tersebut adalah adanya partisipasi dari BUMN dan swasta. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui KPBU. Kondisi APBN/APBD yang dimiliki tidak bisa digunakan sebagai satu-satunya modal untuk pembangunan infrastruktur.

“Selama ini perkembangan masih jauh dari yang kita harapkan. Kita berhadapan dalam situasi dimana ada gap dalam pembangunan infrastruktur. Sehingga kita harus mendorong peran BUMN dan partisipasi dari swasta.

APBN dan APBD Indonesia terbatas dan hanya dapat membiayai sekitar 41% dari total anggaran. Walaupun terdapat BUMN yang membantu dalam pembiayaan, tetapi masih menjadi PR yang besar, dimana kontribusi swasta masih harus ditingkatkan,” tegasnya.

Bastary menambahkan bahwa keberadaan KPBU tidak hanya sekedar menambah pembiayaan, tetapi juga efektifitas dan efisiensi dalam pembangunan infrastruktur. (OSS)