Berpolitik Harus Rasional, Nalar dan Jelas Berpihak Rakyat

0
8
Didit Susilo

APBD adalah jantungnya perubahan, pergerakan, pembangunan dan pembiayaan daerah. Realitanya APBD hanya menyumbang 20% pertumbuhan daerah, selebihnya melalui pihak swasta/investor. Akan tetapi sektor kehidupan hajad orang banyak sangat tergantung APBD. Rakyat klasifikasi ini(karena sering mengatasnamakan rakyat) yang paling banyak. Jadi jika ada kelompok politik yang tidak mau terlibat dalam pembahasan APBD jelas melakukan penistaan terhadap rakyat. Apabila memang ada kriminalisasi item anggaran meski belum dilaksanakan namanya kejahatan anggaran sebaiknya dilaporkan saja ke Kejari karena sudah memenuhi unsur persengkokolan jahat/ada niat dalam pidana korupsi (tipikor).

Pihak Kejari Kota Bekasi sudah meneken MoU (kesepakatan) dalam memsupervisi setiap kegiatan di Pemkot Bekasi, DPRD Kota Bekasi termasuk terkait perencanaan dan pengelolaan APBD. Dengan supervisi inilah setidaknya tidak muncul dugaan-dugaan yang tidak berdasar dan hanya pendapat politik yang belum teruji kebenarannya.  

Rakyat sudah mempercayakan melalui demokrasi perwakilan, di kursi empuk DPRD karena itulah azas demokrasi. Semua yang mengatasnakan rakyat harus memiliki pijakan kuat dalam menentukan sikap politik sebagai bagian uangkapan sikap politik. Namun, sikap politik harus rasional, memiliki dasar yang kuat keberpihakan kepada rakyat terutama keberlangsungan pembangunan. Meski dalam ranah demokrasi semua sah-sah saja dan biarlah publik sebagai penghakim menilainya secara jujur.

Realitanya dan fakta kongrit bukan pembelaan, Pemkot Bekasi mendapat apreasiasi dari pemerintah pusat Presiden Jokowi yang disokong PDIP memberikan penghargaan penyusunan dan pengelolaan APBD ‘berkinerja baik’. Dalam penghargaan itu Kota Bekasi mendapat insentif anggaran Rp. 52 miliar. Maknanya insentif itu hasil kerja keras para anggota DPRD yg terhormat dan Pemkot Bekasi. Makna yang paling penting anggaran tersebut untuk rakyat secara menyeluruh.

Proses tahapan pembahasan RAPBD Kota Bekasi 2017 terus berjalan dan akan menjadi ‘penghakiman’ apa akan ada sejarah baru, mencatat sejarah sendiri atau justru cacat sejarah. Diperkirakan tanggal 20 Desember besok RAPBD itu akan menjadi ujian apakah akan disahkan atau justru tidak dapat disahkan oleh 49 orang anggota terhormat (1 orang terkena ingkrah hukum tetap). Dalam pengambilan keputusan minimal harus disetujui 2/3 anggota dari 49 orang (azas kehadiran badan).

Jika tidak dapat disahkan, sama saja Pemkot Bekasi dan DPRD yang baru saja mendapat penghargaan Presiden RI, mencatat sejarah buruk dan patut mendapat predikat ‘Berkinerja Buruk’. Itu sama saja meledek Presiden RI sehabis memberi penghargaan tentunya dengan penilaian Berkinerja Baik. Yang paling penting adalah juga menjadi cacat sejarah atau ‘Preseden’ buruk.

Azas publik seharusnya ukurannya bukan atas kemauan politik, namun sesuai dengan tatanan dan norma publik secara umum yang rasional, berpihak kepada masyarakat banyak serta dibuktikan dengan perilaku politik yang bermartabat. Perbedaan adalah bagian dari demokrasi namun perbedaan tidak boleh mengorbankan kepentingan yang lebih besar.

Coba dibayangkan, sangat naif habis mendapat penghargaan malah kena sanksi karena tidak mampu mengesahkan RAPBD tetap waktu. Dampaknya juga cukup fatal yaitu akan kena sanksi keuangan berupa pemotongan DAU, DAK dan lain-lain juga sanksi administrasi keuangan selama 6 bulan. Artinya pembiayaan daerah akan ‘ngaso’ selama 6 bulan. Gaji TKK, Pesapon, honorer, honor DPRD akan tersandera selama 6 bulan. Kalau anggota DPRD tidak menerima honor selama 6 bulan pasti masih bisa menopang perekonomian keluarga, bagimana yang notabene ‘wong cilik’ tersebut apa tidak menggadaikan apa saja hanya demi makan dan menyekolahkan anak-anak mereka.

Padahal masih beruntung ada toleransi waktu karena berlakunya PP 18 2016 tentang organisasi perangkat daerah (SOTK) sehingga lolos sanksi hingga batas per 31 Desember 2016. Karena waktu makin mepet di ujung akir anggaran tahun berjalan. Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang penyusunan dan pedoman APBD 2017 (RAPBD) mengatur RAPBD sudah menjadi lembaran daerah sebelum 31 Desember. Untuk koreksi/evaluasi Gubernur Jabar selama 15 kerja dan finalisasi selama 7 hari kerja.

Perlu komitmen bersama untuk itu semua tidak sekedar beda dalam pandangan politik namun juga mempertimbangkan berbagai aspek. Demokrasi memang tidak pernah bulat dan selalu lonjong, namun untuk kepentingan masyarakat banyak perlu dipikirkan dan dinalar kembali. Apa betul selama ini sudah berbuat untuk rakyat. Jawabannya para pemangku kepentingan yang tau secara jujur. SEMOGA

Oleh: Mas Didit