Pemerintah Harus Jelaskan Pemutusan Kontrak JP Morgan

0
53
Foto ilustrasi

BERITA JAKARTA – Dianggap menganggu stabilitas sistem keuangan nasional, pemutusan kontrak kerjasama dengan JP Morgan Chase Bank NA dinilai sebagai langkah yang tepat. Namun, karena diprediksi akan memicu reaksi negatif dari para investor pemerintah harus memberikan penjelasan secara lengkap.   

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan menanggapi pemutusan hubungan kemitraan pemerintah dengan JP Morgan Chase. “Terhadap keputusan tersebut, beberapa hal yang dapat kami sampaikan pertama, hasil riset yang dibuat oleh JP Morgan merupakan rekomendasi yang ditujukan kepada para investor mengenai kondisi pasar keuangan di Indonesia pasca terpilihnya Donald trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS),” sebut Marwan dalam siaran persnya, Rabu (4/1/2017).

Semestinya, sambung dia, hasil riset tersebut dapat dijadikan sebagai early warning  bagi pemerintah dalam mengantisipasi gejolak pasar keuangan ditahun 2017. Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat menjelaskan secara terbuka kepada publik atas hasil riset dan penilaian yang dilakukan JP Morgan, untuk menghindari terjadinya disinformasi publik atas keputusan pemerintah tersebut.

Kedua, dapat memahami sikap pemerintah untuk memutuskan kontrak kerjasama dengan JP Morgan dengan pertimbangan bahwa hasil risetnya  dianggap mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Namun demikian sikap reaktif pemerintah tersebut dapat memicu reaksi negatif dari para investor yang saat ini sedang dan akan masuk ke Indonesia.

“Untuk itu tetap diperlukan penjelasan yang lengkap dari pemerintah Indonesia terkait hal ini, juga rencana aksi nyata pemerintah untuk tetap menyakinkan investor,” ujar Marwan. Terlebih lagi, jelas legislator dari Fraksi Demokrat ini lagi, saat ini Indonesia sangat membutuhkan kontribusi Investor dalam penerbitan SBN untuk menutupi defisit APBN yang semakin melebar.

“Ketiga meminta kepada JP Morgan sebagai lembaga Keuangan Internasional untuk mengedepankan  prinsip profesionallisme, akuntabilitas, bertanggung jawab, serta  secara terbuka dapat menjelaskan kepada pemerintah dan publik terkait metodelogi dan indikator yang digunakan, sehingga berujung pada rekomendasi penurunan level investasi dari overweight menjadi underweight,” seru Marwan.    

Sebelumnya diberitakan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memutuskan semua hubungan kemitraan dengan JP Morgan Chase. Alasannya, riset yang dibuat bank asal AS tersebut dianggap mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

Keputusan pemerintah mengakhiri hubungan tersebut telah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada JP Morgan melalui surat bertanggal 17 November 2016,  dan sesuai hasil rapat pada 1 Desember 2016, diputuskan pula pengakhiran kontrak kerja sama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan JP Morgan sebagai bank persepsi.

Disebutkan, riset yang dilakukan oleh JP Morgan tanggal 13 November 2016 tentang kondisi pasar keuangan di Indonesia pasca terpilihnya Donald trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). JP Morgan menyebutkan imbal hasil surat utang tenor 10 tahun naik dari 1,85 persen menjadi 2,15 persen pasca terpilihnya Trump.

Kenaikan tingkat imbal hasil dan gejolak pasar obligasi mendongkrak risiko premium di pasar negara-negara yang pasarnya berkembang (emerging market). Hal ini memicu kenaikan Credit Default Swaps (CDS) Brasil dan Indonesia, sehingga berpotensi mendorong arus dana keluar dari negara-negara tersebut. Bersandarkan kepada riset tersebut, JP Morgan merekomendasikan pengaturan ulang alokasi portofolio para investor. Sebab, JP Morgan memangkas dua level rekomendasi Indonesia dari “overweight” menjadi “underweight”.

Brasil turun satu peringkat dari overweight menjadi netral. Begitu juga Turki, dari netral ke underweight  akibat adanya gejolak politik yang cukup serius. Malaysia dan Rusia bahkan dinaikkan peringkatnya menjadi overweight. Afrika Selatan tetap dalam posisi netral. (OSS)