Proyek Listrik di Kemendes PDT Rp2,7 Miliar Berpotensi Hangus

0
93
Ilustrasi

BERITA JAKARTA – Tahun 2016 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) merealisasikan 3 Proyek Pembangunan Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Ketiga proyek ini, ada pada Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu dan PKTRANS – Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana. Kemendes PDT mengalokasikan anggaran sebesar Rp37,218,963,602.

Menurut Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, ketiga proyek tersebut menghabiskan uang Negara sebesar Rp35, 803,333,375.

“Angka tersebut kami nilai terlalu besar, karena terdapat kejanggalan dalam proses lelang dalam proyek tersebut. Kita menemukan adanya penawaran yang paling Tinggi, dan mahal yang berpotensi kepada kerugian Negara,” terangnya, Kamis (12/1/2017).

Khususnya lanjut Jajang, dalam 2 proyek dibawah tanggung jawab Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu. 

“Pertama, proyek Pembangunan PLTS Komunal 5 kWp yang dilaksanakan di tiga wilayah yakni, Provinsi Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat yang dimenangkan PT. Berdikari Utama beralamat di Jaya Jalan Letnan Muda Sani Bandung No. 8/65 Telanai Pura Kota Jambi dengan harga penawaran pemenang lelang sebesar Rp14,975,796,000,” terangnya.

Dilanjutkannya, harga penawaran pemenang lelang ini tidak masuk akal, terlalu tinggi, dan mahal, sehingga berpotensi kebocoran negara sebesar Rp951.216.148.

“Ada penawar terendah dan murah dari  PT. Sumber Abadi Sejati senilai Rp14,024,579,852, tetapi dikalahkan tanpa ampun oleh Kemendes PDT,” ungkapnya.

Kedua, Pembangunan PLTS Komunal 5 kWp yang dilaksanakan di tiga Provinsi itu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara yang dimenangkan PT. Pijar Visi Indonesia beralamat di Jalan Sultan Syahrir Ruko Grant Kencana I Blok E Tegal Rotan, Bintaro Sektor VII, Kelurahan Pondok Jaya – Tangerang Selatan, Banten dengan harga penawaran pemenang lelang sebesar Rp16,329,460,000.

“Harga penawaran lelang ini kurang efesiensi dan harganya terlalu tinggi serta amat mahal, sehingga potensi negara kehilangan anggaran sebesar Rp1.833.621.000 karena ada penawaran yang bagus, rendah, dan murah dari  PT. Asaki senilai Rp14,495,839,000 lagi-lagi dikalah pihak Kementerian,” katanya.

Dari proyek lanjutnya, pembangunan PLTS tersebut total indikasi kerugian negara sebesar Rp2,784,837,148 bisa untuk jadi pertimbangan aparat Hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masuk dan membuka penyelidikkan atas proyek listrik tenaga surya tersebut.

Selain itu, pihaknya meminta kepada Presiden Jokowi agar proyek listrik seperti PLTS serius direalisasikan oleh Pemerintah, akan lebih baik dihapus dalam proyek atau salah satu program kerja di kemendes PDT, dan dialihkan kepada kementerian ESDM.

“Karena, untuk menghindari  terjadi tumpang tindih proyek Antara lembaga negara, dan terjadi salah kelola seperti saat ini sedang terjadi sweetie dalam proses lelang.” Pungkasnya. (CR-1)