Didit Susilo: Plus Minus Pembangunan Kota Bekasi 2016

0
80
Didit Susilo

KOTA BEKASI terus menggeliat seiring dengan pengukuhannya sebagai Kota Metropolitan sedang. Sebagai kota penyangga utama DKI Jakarta dan pintu gerbang Jawa Barat, Kota Bekasi layaknya sebagai Indonesia mini. Berbagai suku bangsa tumplek blek menjadi penghuni kota yang komuter. Sebanyak 2,4 juta warga kota harus terpenuhi akan kebutuhan layanan kesehatan, pendidikan dan sarana prasarana perkotaan.

Selama tahun 2016 yang merupakan tahun infrastruktur, wajah kota benar-benar berubah dratis. Pengelolaan dan penataan perkotaan sudah menuju ke arah kota yang nyaman, aman dan beradab. Berbagai pembangunan dilakukan secara masif, ditata secara apik, modern sebagai cerminan Smart City. Penataan ruang-ruang publik seperti kawasan Stadion Candrabhaga dan ruang publik hingga kecamatan serta kelurahan. Pembangunan berbagai jalur pendistrian, taman kota, penyediaan wifi gratis untuk memanjakan warga kota.

Meski untuk penataan dan rencana pembangunan tersebut harus mengobankan ditertibkannya hunian liar (bangli). Hampir 1.300 bangli ditertibkan dan menjadi polemik di kalangan DPRD Kota Bekasi. Ekses dari penertiban ini FPDIP meminta digelar Pansus dengan alasan kemanusiaan. Bahkan sikap politik tersebut berbuntut diboikotnya pembahasan RAPBD Perubahan 2016 dan RAPBD 2017.

Meski tarik ulur tersebut bisa dilalui, namun dampaknya pembahasan APBD 2017 tidak sesuai tahapan. Dus, yang sebelumnya Kota Bekasi mendapat penghargaan Dana Rakca dalam pengelolaan APBD dan dapat insentif Rp. 52 miliar, dipastikan tidak dapat memperoleh penhargaan lagi. Insentif Rp.51 miliar dipastikan juga hangus.

Selama tahun 2016, Pemerintah Kota Bekasi mendapat 20 penghargaan dari tingkat pusat dan  provinsi. Yang paling menonjol diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaporan keuangan daerah. Kota Bekasi juga termasuk 10 kota terpopuler (kab/kota) se Indonesia serta Walikota Bekasi Rahmat Effendi dinobatkan sebagai Kepala Daerah terpopuler urutan ke 9 se-Indonesia.

Berbagai penghargaan itu tentunya berkat kerja keras aparatur dan semua warga kota. Namun, bukan berarti semua sudah berjalan maksimal seperti yang diharapkan. Masih banyak kekurangan di sana-sini terutama pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan admnistrasi kependudukan. Meski pelayanan di tingkat kecamatan sudah mulai dirasakan termasuk loket-loket pelayanan serta ruang tunggu yang representatif.

Akan tetapi yang masih sulit beranjak adalah sikap pelayanan bebas pungli. Karakter pelayanan yang masih berbelit-belit tanpa alasan yang jelas masih sering ditemui. Bahkan budaya pungli dan ‘terimakasih’juga sering ditemui dalam berbagai pelayanan hingga pelayanan tingkat kelurahan.

Mungkin budaya itu sebagai budaya ketimuran sulit dihapus. Akan tetapi setidaknya pelayanan juga harus sebanding dengan tingkat permintaan. Pelayanan harus mudah, cepat dan murah jika perlu non biaya. Istilah pelayanan yang benar-benar ramah dan profesional, seperti pelayanan di bank-bank mungkin juga tidak mudah.

Karena minimnya sosialisasi, banyak warga kota yang tidak mengerti dalam berbagai pengurusan admnistrasi surat-surat kependudukan. Minta cepat pelayanan namun surat kurang lengkap sehingga pelayanan harus ditolak. Begitu juga dalam berbagai layanan kesehatan, pendidikan dan layanan lainnya. Namun, tingkat pelayanan secara umum yang sudah mulai berubah harus diacungi jempol.

Dalam APBD 2016 (murni) dan APBD Perubahan total Rp. 5, 035 triliun sudah mampu membuat berbagai sektor pembangunan berubah secara masif. Semula belanja tidak langsung atau biaya aparatur dianggarkan Rp. 1,7 triliun dan belanja langsung atau belanja publik Rp. 3,2 triliun. APBD yang terus meningkat karena proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 1,7 triliun. PAD menjadi faktor penting pendongkrak besaran APBD.

Sepanjang perjalanan APBD, realisasi penyerapan anggaran tahun 2016 yang paling tinggi. Per tutup tahun anggaran 31 Desember 2016 penyerapan sebesar Rp. 86, 76 %. Realisasi belanja tidak langsung Rp.1,6 triliun lebih (91,40%) dan biaya langsung Rp. 2,7 triliun (84,25%). Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2016 Rp. 666 miliar.     

Penyerapan anggaran seharusnya akan bisa lebih maksimal jika pagu APBD Perubahan bisa direalisasikan secara optimal. Namun karena APBDP disahkan di akhir tahun, waktunya sangat mepet, juga sempat tersandera gonjang ganjing politik ekses penertiban. Belum lagi berbarengan dengan pembahasan RAPBD 2017.

Ketidaktertiban pelaksaaan beberapa proyek fisik dari APBDP (ABT-red) menyebabkan pembayaran beberapa pekerjaan dari pihak ketiga harus diblokir. Apalagi pembayaran ke pihak ketiga jumlahnya sangat signifikan. Belum lagi dalam pengurusan berita acara pembayaran masih berbelit-belit dan masih banyak ‘meja’ yang dilalaui. Hal tersebut menyebabkan terbukanya pungli antara pihak ketiga dengan pemanggku jabatan.

Sementara pihak rekanan selalau berhitung dalam pengeluaran sehingga mau tidak mau pelaksanaan volume dan spesifikasi pekerjaan akan dikurangi demi meraih keuntungan sepadan. (Bersambung)

Oleh: Didit Susilo (Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi)