Mangkrak, Didit Susilo: Blacklist Kontraktor Pagar Pemkot Bekasi

0
85

BERITA BEKASI – Mangkraknya Proyek Pemagaran Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi di Jalan Ahmad Yani senilai Rp3,4 miliar. Kontraktor pemenang tender harus di blacklist, karena sudah wanprestasi. Hal tersebut sesuai dengan Perpres No. 70 Tahun 2012, Perpres No.4 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

“Kan pihak ketiga PT. Jolundra Putra yang memenangkan tender Rp3,401.779.100 dengan waktu pekerjaan 80 hari hingga 28 Desember 2016. Sudah meneken pakta integritas berarti memahami kontrak kerja. Jika tidak selesai pekerjaannya sesuai batas waktu berarti wanprestasi atau harus di balcklist,” jelas Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo kepada Beritaekspres.com, Rabu (18/1/2017).

img20170109112931Menurutnya, tidak ada alasan mepetnya waktu pekerjaan menjadi dasar adanya keterlambatan dalam menyelesaikan proyek pemerintah. Secara sadar jika proyek yang didanai pakai pagu APBD Perubahan 2016 (ABT-red) memang waktunya sangat mepet.

“Dari data yang ada proyek tersebut baru dibayarkan Rp2,733.220.000 sesuai hasil akhir sekitar 60 persen. Proyek tersebut berada dalam tanggungjawab Bagian Umum Setda Pemkot Bekasi,” terangnya.

Dalam Perpres No.4 Tahun 2014 mengatur beberapa solusi dan permasalahan yang mungkin muncul dalam pengadaan barang dan jasa di akhir tahun tutup anggaran. Permasalahan utama pelaksanaan kontrak ketika menghadapi akhir tahun, terutama untuk kontrak tahun tunggal adalah pelaksanaannya tidak boleh melewati tahun anggaran. Hal tersebut di-amini oleh pihak KPPN yang hanya melayani permintaan pembayaran sampai dengan tanggal 18-31 Desember.

img20161230114528Dilanjutkannya, untuk menghadapi pekerjaan kontrak tahun tunggal yang diperkirakan tidak akan selesai sampai dengan tanggal 31 Desember, maka kemungkinan yang akan dilakukan yaitu, memutuskan kontrak secara pihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia barang/jasa dianggap lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya.

Masih kata Didit, meski ada sisa anggaran yang belum dibayarkan karena volume proyek belum mencapai 100 persen, tetap saja sisa pagu masuk kembali ke kas daerah dalam bentuk Silppa. Sementara dalam APBD 2017 tidak dianggarkan lagi alokasi pembiayaan untuk proyek pemagaran Pemkot Bekasi.

“Ya itu sebuah resiko agar tidak bermasalah, harus dilakukan audit internal oleh Inspektorat Kota Bekasi atau BPKP untuk menghitung kembali capaian proyek tersebut. Untuk kelanjutan proyek tersebut harus memakai anggaran pemeliharaan dan harus dilakukan tender ulang dengan peserta baru karena pihak ketiga yang semula mengerjakan sudah wanprestasi.” Pungkasnya. (CR-1)