Kartu Sehat Dituding Politik, Didit Susilo: Walikota Penuhi Janji Politik

0
59
Dr. Rahmat Effendi (Kiri)

BERITA BEKASI – Menanggapi berbagai opini bahwa diluncurkannya Kartu Sehat berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau cukup dengan KK, yang rawan untuk tujuan politik Walikota Bekasi Rahmat Effendi di tahun politik, Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo menjelaskan, sesuai UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sesungguhnya pejabat Kepala Daerah atau Walikota hanya pejabat TKK (Tenaga Kerja Kontrak) selama lima tahun.

“Kan Walikota itu pejabat politik statusnya sama saja dengan TKK. Tapi kontrak politiknya selama 5 tahun. Sebelum terpilih pasti punya janji politik dalam visi-misinya yang kemudian masuk lembaran daerah. Jadi wajar saja Walikota merealisasikan janji politiknya. Selama untuk kepentingan masyarakat umum apalagi yang tidak mampu memang ada masalah seperti juga janji politik Presiden Jokowi,” tegasnya kepada Beritaekspres.com, Kamis (19/1/2017)

Menurutnya, komitmen kuat Walikota Bekasi Rahmat Effendi dalam program kesehatan gratis khususnya warga yang tidak mampu harus mendapat dukungan yang luas dan fair. Namun yang perlu dilakukan adalah ikut mengawal dan mengkontrol sesuai perundang-undangan yang ada agar pelaksanaannya maksimal dan penggunaan anggarannya secara transparan.

Ditambahkannya, program tersebut sebagai perbaikan program Kartu Bekasi Sehat (KBS) yang sering dikeluhkan warga karena proses yang berbelit-belit pada saat pasien ingin mendapatkan pelayanan darurat di rumah sakit, terutama pasien yang tidak mampu. “Pasti dalam pelaksanaan awal juga ada beberapa kendala itu yang perlu dievaluasi,” papar Didit.

Dia meminta MoU dengan 39 RS harus jelas dan memuat sanksi yang jelas. Daripada RS swasta hanya menggugurkan kewajiban lebih baik dikaji kembali bagaimana RS swasta elit memberikan dalam bentuk CSR dan dipergunakan untuk pasien tidak mampu.

Dalam pelaksanaan Kartu Sehat berbasis NIK dengan alokasi anggaran sekitar Rp150 miliar dan dalam tahap awal sudah terdata sebanyak 26.708 Kartu Keluarga warga tidak mampu, merupakan terobosan yang pro rakyat.

“Dalam penggunaan anggaran APBD yang penting pro rakyat apalagi secara umum Kartu Sehat lebih unggul dari BPJS. Kan BPJS pakai iuran dan saat ini ada unsur pemaksaan. Mana ada sih pejabat politik yang tidak ada janji politik apalagi kepala daerah.” Pungkasnya. (CR-1)