Wow..! Disdik Kota Bekasi Hutang Rp6 Miliar Kepada Rekanan

0
122
Kantor Disdik Kota Bekasi

BERITA JAKARTA – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, Jawa Barat, menunggak sebesar Rp6 miliar pada tahun ajaran sekolah 2016/2017 kepada rekanan pihak ketiga. Hutang itu terjadi karena kesalahan saat Dinas Pendidikan melakukan pengadaan buku dan modul pelajaran bagi murid sekolah dasar (SD).

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Alexander Zulkarnaen, pihaknya masih menghitung jumlah pengadaan modul dan buku pelajaran yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di setiap kecamatan. 

“Masih dihitung berapa jumlah yang dipesan mereka,” ujar Alexander Zulkarnaen, Selasa (24/1/2017).

Menurur Alex, pendataan perlu dilakukan agar proses pencairan dana tidak menyalahi aturan seperti kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga.

“Kami juga masih mengonfirmasikan kepada UPTD apakah modul dan bahan tersebut bisa datang tepat waktu sebelum ujian atau tidak? Bila bahan ajar tersebut datang terlambat, tentunya tidak terpakai siswa,” ungkapnya.

Modul tersebut kata Alex, dipesan untuk 447 Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Bekasi. Namun diduga kuat pihak ketiga selaku rekanan pemerintah kota terlambat mendatangkan buku tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala Inspektorat Kota Bekasi, Widodo Indridjiantoro, mengungkapkan telah terjadi kesalahan perencanaan dalam pengadaan modul tersebut pada semester ganjil tahun 2016. Dinas Pendidikan dianggap tidak dapat memprioritaskan program pada awal tahun. 

“Nanti kami pelajari, apakah pengadaan sudah sesuai atau belum. Kalau bahan pelajaran sudah dipesan nyatanya tidak terpakai, berarti pengadaan tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

Inspektorat akan mengevaluasi dan melakukan pemeriksaan khusus (riksus) terkait utang sekitar Rp 6 miliar tersebut.

Sementara Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan akan mengevaluasi utang Disdik itu. Menurutnya, pemerintah daerah atau dinas terkait tidak boleh merugikan rekanan. 

“Bila ada utang harusnya ada pengakuan utang dalam laporan pertanggungjawaban dan pemerintah daerah akan dikenai denda,” katanya. (NDI)