Pungli Prona, Kades di Brebes Jateng Kena OTT Saber Pungli

0
60
Ilustrasi

BERITA BREBES – Kepala Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes Jawa Tengah, Mudhakir, diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada para pemohon pembuatan sertifikat tanah. Akibat ulahnya itu, Kades dan ke lima orang pamongnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polda Jateng.

Kabar OTT Kades Manggis tersebut dibenarkan Camat Sirampog Munaedi. Kejadian tersebut terjadi sudah sepekan lalu. Di mana Tim Saber Pungli Polda Jateng menangkap kades bersama beberapa perangkat desanya.

”Memang benar, Selasa (24/1), sekitar pukul 14.00 WIB ada tim dari Polda Jateng yang datang. Mereka mengamankan Bapak Kades Manggis Mudhakir. Informasi di lapangan masalah ini terkait proyek operasi nasional agraria (prona),” ujar Munaedi kepada Beritaekspres.com, Selasa (31/1/2017).

Dalam OTT tersebut ada lima orang perangkat desa yang juga ikut diamankan dalam operasi Tim Saber Pungli tersebut. Namun, lima orang perangkat desa itu kini sudah kembali ke desanya, dan mereka hanya diperiksa sebagai saksi.

”Lima orang yang ikut diamankan sekarang sudah pulang. Saat ini hanya Kades yang ditahan. Pak Kades sampai sekarang masih diperiksa di Polda. Terkait sebagai saksi atau tersangka, sampai sekarang kita belum tahu pasti,” ungkapnya.

Pantauan Beritaekspres.com, aktivitas pelayanan terhadap masyarakat di desa Manggis masih normal seperti biasa. Mendengar kabar tersebut, Pemkab Brebes berjanji memberikan pendampingan hukum kepada kepala desa di Kabupaten Brebes yang terkena OTT Tim Saber Pungli Polda Jateng.

Bantuan hukum kepada Kades Manggis akan diberikan, setelah ada pemberitahuan resmi dari pihak terkait. ”Secara resmi saya belum menerima laporan masalah itu, tahu dari pesan whatsapp. Kades yang diamankan ini Kades Manggis, Sirampog,” ujar Plt Bupati Brebes Budi Wibowo.

Adanya OTT tersebut, dia mengingatkan kepada kepala desa yang lain agar tidak main-main dengan aturan. Dia menilai, soal pologoro masih menjadi masalah yang sangat dilematis.

Dalam UU Desa, Kades mempunyai kewenangan dalam bentuk peraturan desa, terkait adanya pungutan terhadap pelayanan terhadap masyarakatnya. Di sisi lain, program sertifikat prona itu gratis, tetapi masih ada biaya yang harus dikeluarkan para pemohon. (Boy Rasta)

Biro Tegal