Tak Punya Lahan, Dinas Pertanian Kota Bekasi Gandeng Pengembang

0
434
Momon Sulaeman

BERITA BEKASI – Dalam kelembagaam baru di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Dinas Pertanian dan Perikanan sengaja dibentuk mengacu kepada aturan dari Pemerintah Pusat. Sementara lahan pertanian di 12 wilayah Kecamatan se-Kota Bekasi, sudah tidak ada lagi.

Penyebabnya, karena 20 tahun terakhir terjadi pergeseran fungsi pertanian kepada pemukiman dan pusat-pudat jasa dan bisnis. Diperkirakan, ribuan hektare yang tadinya lahan pertanian menjadi perumahan dan pusat perbelanjaan.

Dengan terbentuknya Dinas Pertanian dan Perikanan, Kepala Dinas yang membawahi lembaga baru ini, Momon  Sulaeman menyatakan, pemerintah daerahnya berencana menggandeng para petani yang masih tersisa dan para pengembang yang masih mempunyai lahan kosong.

Mereka akan kami ajak untuk meneken nota kesepahaman (MoU) untuk pengelolaan lahan tersebut. Dalam MoU itu, pemerintah daerah meminta tanah kosong yang dimiliki pengembang untuk dimanfaatkan sebagai lahan persawahan.

“Instruksi Kementerian Pertanian, tanah yang kosong sebaiknya dimanfaatkan sebagai lahan persawahan. Meskipun lahannya kecil, setidaknya bisa swasembada pangan,” jelas Momon kepada Beritaekspres.com, Selasa (7/2/2017).

Dinasnya  berencana mengumpulkan seluruh petani. Dengan anggaran Rp2,3 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2017, pihaknya akan melakukan pembinaan terkait pengembangan cocok tanam.

Pihaknya juga menggiatkan konsep penanaman hidroponik jenis sayur mayur. Konsep ini sudah terlaksana di daerah Kelurahan Durenjaya dan Jatiasih.

“Diharapkan konsep ini memenuhi kebutuhan sayuran dengan keberadaan lahan yang kiat menyusut,”  sebutnya.

Data yang ada ujar Momon Sulaiman pihaknya mencatat jumlah  luas lahan pertanian di Bekasi  saat ni mencapai 475 hektar. Lahan itu tersebar di 12 kecamatan di Kota Bekasi atau  sekitar 10 persen dari total luas wilayah Kota Bekasi.

Momon menduga, setiap tahun lahan pertanian menyusut atau beralih fungsi menjadi kawasan permukiman. Meski begitu, Momon tidak memiliki data luas lahan pertanian sebelumnya, karena dia berdalih lembaganya baru dibentuk.

Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi baru dibentuk menyusul adanya Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

“Untuk tahun lalu kita tidak memiliki datanya, tapi yang jelas tiap tahun kemungkinan ada penyusutan karena hampir 90 persen lahan dimiliki pengembang,” Momon menegaskan. (NDI)