Sejumlah Aksi Umat Islam Dinilai Untuk NKRI

0
82
Ilustrasi

BERITA JAKARTA – Sejumlah aksi masa yang dilakukan umat Islam sepanjang tahun 2016-2017 dinilai untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di sisi lain, bila penanganannya tidak tepat pengelompokkan golongan dianggap dapat menjadi ancaman.

Hal itu mengemuka dalam diskusi bertema “Merawat Indonesia dalam Konteks 4 Pilar” di Media Center/Pressroom, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2017). Pada kesempatan itu turut hadir sebagai pembicara diantaranya Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid dan pengamat politik Arbi Sanit.     

Hidayat Nurwahid mengungkapkan, kalau yang dikhawatirkan aksi aksi 411, 212, dan 112 mengganggu kebhinekaan, justru aksi para umat Islam tersebut untuk menegakkan NKRI. “Bukan anti bhinneka tunggal ika. Tinggal kasusnya diselesaikan dengan menegakkan hukum. Bukan saling teror dan apalagi mengancam antara satu dengan yang lain di tengah masyarakat,” ujarnya.
 
Politisi PKS ini pun menegaskan, oleh karenanya seluruh elemen bangsa ini khususnya eksekutif dan legislatif dari pusat sampai daerah harus melaksanakan 4 pilar MPR RI. Ancaman itu bukan saja dengan adanya  sejumlah aksi tersebut, melainkan masih banyak ancaman sparatis di beberapa daerah di Indonesia.

“Yang harus diatasi oleh pemerintah termasuk kesenjangan ekonomi, pembangunan, pendidikan dan yang lainnya. Dan dalam berdemokrasi ini kita diberi ruang untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan penyegaran,” Sambung Hidayat.
 
Sementara itu, Arbi Sanit terkait hal ini secara tegas kecewa dengan munculnya gerakan pemaksaan kehendak akhir-akhir ini. “Kalau tidak tepat, agama itu bisa menjadi ancaman, yaitu islamisme yang memaksakan kehendak. Itu lebih gawat dari bahaya latin, karena akan memaksa orang keluar dari Indonesia,” ungkapnya.

Menueutnya, hal itu akan terjadi kalau negara ini gagal mengatasi. Akibat demokrasi salah kaprah, yaitu demokrasi bebas multak. “Padahal di Amerika saja dibatasi, tapi di Indonesia disalahgunakan. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara ini sudah final, meski secara ideologi bisa dikembangkan,” ungkapnya. (OSS)