Ketidakberesan Kuota Haji Ternyata Berpusat di Provinsi

0
62
Diskusi Forum Legislasi, Selasa (14/2/2017)

BERITA JAKARTA – Penyebab carut-marutnya penjatahan kuota haji ternyata terpusat pada penetapan kebijakan di pemerintahan daerah tingkat provinsi. Komisi VIII DPR merevisi UU/No.13/2014 tentang Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) menetapkan Kementrian Agama (Kemenag) sebatas regulator.

Hal itu mengemuka dalam Forum Legislasi bertema “Mungkinkah Penambahan Kuota Haji Akan Merata” di Media Center/Pressroom, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Hadir sebagai narasumber pada kesempatan itu Wakil Ketua Komisi VIII DP RI, Sodik Mujahid dan Ketua Panitia Kerja (Panja) BPIH, Wakil Ketua Komisi VIII, Deding Ishak.       

Sodik Mujahid mengungkapkan, ketidakberesan yang berujung sisa kuota haji tingkat kabupaten/walikota ternyata bersumber dari kendali yang diterapkan provinsi. Hal itu pula penyebab ketidakpastian penjatahan kuota haji di daerah.

“Alhasil, seluruh penyelenggara haji terutama pelaksana haji khusus di daerah tingkat ke-2 (kabupaten/kota) kesulitan menentukan kuota lantaran jatahnya ditentukan oleh gubernur setempat,” ujar legislator dari Fraksi Gerindra DPR itu.

Sementara itu, Deding Ishak mengatakan, Komisi VIII merevisi UU nomor 13 tahun 2014 tentang BPIH menetapkan Kementerian Agama (Kemenag) sebatas regulator, supervisi, dan diplomat.

Sedangkan pengelolaan haji dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah bukan Kementerian (LPBK) lantaran berhubungan dengan soal tour dan travel. “LPBK inilah yang melaksanakan teknis penyelenggaraan haji. Mulai transportasi, pemondokan, hingga administrasi calin jamaah haji,” urainya.

Politisi Golkar ini pun menyebut, dana abadi umat (DAU) yang terkumpul dari setoran haji kini tercatat Rp 90 trilyun. “Dana haji itu pula yang termasuk dalam pengelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” terangnya. (OSS)