Banyak Pembangunan Apartemen di Bekasi Kangkangi Aturan

0
89
Grand Kamala Lagoon

BERITA BEKASI – Hampir semua pembangunan Apartemen mewah di Kota Bekasi banyak menimbulkan persoalan terhadap lingkungan dan dampak sosial yang disinyalir banyak syarat-syarat perizinan yang belum dikantongi pihak pengembang namun sudah bisa melakukan kegiatan pembangunan di Kota Bekasi.

Akibatnya, dampak lingkungan pun, seperti banjir dan keretakan rumah warga sekitar pembangunan terus menjadi persoalan yang tidak pernah selesai seperti yang dialami 15 Kepala Keluarga (KK) yang berlokasi diwilayah RT007/RW03, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan yang terkena dampak pembangunan Apartemen Grand Kamala Lagoon.

Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo mengatakan, seharusnya semangat Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang memberikan kemudahan kepada para investor di Kota Bekasi jangan diartikan kebebasan dalam memberikan regulasi yang salah.

“Akhirnya, dampak negatif dan lingkungan justru dirasakan langsung oleh warga masyarakat sekitar pembangunan Apartemen tersebut,” katanya ketika dihubungi Beritaekspres.com, Sabtu (25/2/2017).

Didit mencontohkan, seperti pembangunan Apartemen dan Hotel dianataranya, Grand Dhika, Amaroosa, Amaris, Aston, Metropolitan Park, BTC, Center Point, Kemang View, Summarecon, Mutiara, Grand Kamala Lagoon dan lainnya, semula hanya mengantongi rekomendasi Izin Peruntukan dan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Rencana Tapak namun ternyata sudah melakukan kegiatan pembangunan.

Padahal sambungnya, mereka baru mengurus persyaratan perizinan seperti Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Amdal lalu lintas, Pail Banjir, Izin Pemanfaatan Air Tanah, UKL/UPL, Garis Sepadan Bangunan, Garis Sepadan Jalan dan perizinan lainnya sambil tetap melakukan proses pembangunan.

Masih kata Didit, prinsip semua persyaratan perizinan itu sebetulnya cukup komprehensif, yakni agar para pengembang sebelum mengantongi semua perizinan pada dasarnya IMB belum bisa diterbitkan.

“Ya ini kan lucu, IMB belum terbit, tapi kegiatan konstruksi bangunan sudah dilakukan. Sama saja itu para pengembang mengangkangi ketentuan perzinan,” sindirnya.

Pada dasarnya lanjut Didit, IMB dapat ditebitkan bila rencana bangunan dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang meliputi aspek pertanahan, aspek planologis, aspek teknis, aspek dampak warga sekitar aspek kenyamanan dan aspek lingkungan.

Dalam rencana tersebut sekaligus harus ada surat jaminan kesanggupan penanggulangan dampak yang diakibatkan oleh konstruksi kegiatan pembangunan yang diterbitkan oleh Camat dan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota. 

“Surat pemberitahuan kepada tetangga sekitar yang tembusannya disampaikan kepada Ketua RT dan RW dan dilampiri dengan surat Jaminan Kesanggupan Penanggulangan Dampak,” katanya.

Selain itu tambah Didit, disetiap pengurusan IMB, Apartemen harus menunjukkan bukti penyerahan lahan TPU sebesar 10 M2 per satuan sesuai dengan luasnya Apartemen ataupun kondominium yang akan dibangun.

“Namun selama ini, kewajiban pengembang terkait TPU itu tidak pernah transparan dan jelas. Yang ada investor banyak diberikan kemudahan, namun tetap saja melabrak syarat serta prosedural dalam pengurusan perizinan dan ini lah yang sebenarnya mem’Bully’ Bekasi,” pungkasnya. (CR-1)