Pilwalkot Bekasi 2018 “Head To Head” Jika PAS Rival M2

0
122
Dr. H. Rahmat Effendi Bersama H. Achmad Syaikhu

BERITA BEKASI – Belakangan ini dinamika perpolitikan Kota Bekasi pra Pemilihan Walikota Bekasi 2018 (Pilwalkot) mulai dinamis. Selain petahana Walikota Rahmat Effendi dan Wakil Walikota Ahmad Syaikhu (PAS), beberapa figur mulai bermunculan. Mantan Walikota Bekasi Mochtar Mohamad (M2) disebut-sebut mulai melakukan penjajakan bahkan beberapa elemen PDIP sudah menyatakan dukungan.

“Sebelum ada figur lain dari pusat yang di drop turun ke Kota Bekasi, realitanya kekuatan figur saat ini dimiliki Rahmat Effendi dan Mochtar Mohamad. Dari fenomena Pilkada serentak lalu, head to head akan terjadi jika mereka saling menjadi rival Pilkada,” jelas Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo kepada Beritaekspres.com, Minggu (26/2/2017).

Dalam prediksinya, jika itu terjadi dengan berbagai pertimbangan politik selayaknya PAS (Pepen-Ahmad Syaikhu) jilid II direalisasikan karena lebih riel. Langkah penjajakan M2 terbukti dengan dilantiknya Gilang Mohamad menjadi Ketua KNPI Kota Bekasi oleh Siti Aisyah Ketua DPD KNPI Jabar yang sekaligus juga kader Golkar. “Dari kacamata politik langkah itu merupakan penjajakan perpolitikan,” katanya.

Mochtar Mohamad yang saat ini dipercaya DPP PDIP menjadi salah satu tim dalam pemenangan Pilkada serentak kemarin, merupakan politisi senior khususnya di Kota Bekasi. Jika dia mendapatkan dukungan arus bawah PDIP, bukan tidak mungkin peluang tersebut akan diambilnya.

Meski saat ini, M2 belum secara terang-terangan siap maju atau akan mencalonkan diri dalam Pilkada 2018 melalui gerbong PDIP. Dalam penjaringan internal parpol, M2 akan bersaing ketat dengan Ketua DPC PDIP Anim Imanuddin, Ketua DPRD Tumai dan tokoh eksternal yang ikut penjaringan PDIP.                         

Sementara itu, Rahmat Effendi yang sudah digadang-gadang dan secara resmi sudah diusulkan DPD Golkar Kota Bekasi dalam Rakerda kemarin sepertinya akan bersaing dengan Siti Aisyah (FPG DPRD Jabar) untuk mendapatkan rekomendasi DPP PG. Secara logis dilihat dari beberapa fenomena internal Golkar, Rahmat Effendi akan dengan mudah mendapatkan rekomendasi karena merupakan petahana dan kader terbaik PG Kota Bekasi saat ini.

“Tapi dalam politik apapun bisa terjadi tergantung kepentingan DPP . Cuma azas realitas dan kiprah figur perlu mendapatkan pertimbangan bukan hanya syawat politik,” papar Didit.

Real kekuatan politik di Kota Bekasi saat ini sesuai hasil Pinleg 2014, PDIP memiliki 12 kursi DPRD atau sebanyak 247.020 suara (22,9 persen), Partai Golkar memiliki 8 kursi DPRD atau 169.903 suara (15,8 persen), PKS memili 7 kursi DPRD 106.703 suara(9,9 persen), Gerindra memiliki 6 kursi DPRD atau 102.599 suara (9,5 persen). PPP memiliki 4 kursi, PAN 4 kursi, Hanura 4 kursi, Partai Demokrat 4 kursi dan PKB 1 kursi.

PKPU No.9 Tahun 2016

Sesuai dengan berbagai rujukan perundang-undangan kedua tokoh tersebut dipastikan masih bisa maju dalam Pilwalkot 2018. Meski saat ini sedang ada pembahasan terkait revisi UU Pilkada di DPR RI, akan tetapi terkait hal tersebut tidak menjadi bahan pembahasan terlebih sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi.  

Bagi balon mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaan secara komulatif wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, sebagaimana mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

Sementara untuk hitungan dua periode jabatan bagi calon petahana, perhitungan 5 tahun masa jabatan atau 2,5 tahun (dua setengah tahun) masa jabatan sebagaimana dimaksud, dihitung sejak tanggal pelatikan sampai dengan akhir masa jabatan yang bersangkutan.          

Berdasarkan PKPU No. 9 tahun 2016 tersebut,  mantan Walikota Bekasi Mochtar Mohamad bisa menjadi bakal calon dan ditetapkan menjadi calon dengan syarat mengumumkan secara jujur kepada publik sebagai mantan terpidana. Mochtar memiliki kans untuk ikut kontestasi Pilwalkot melalui PDIP atau parpol lainnya. Saat ini elektabilitas Mochtar masih signifikan meski sebagai mantan terpidana kasus korupsi.

Sementara itu, petahana Walikota Bekasi, Rahmat Effendi dipastikan tetap bisa mengikuti kontestasi Pilwalkot karena sesuai hitungan belum dihitungan dua kali masa jabatan. Rahmat Effendi yang semula menjabat Wakil Walikota dianggkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Walikota tanggal 2 Mei 2011 sejak Walikota Mochtar Mohamad resmi berstatus terdakwa. Setahun kemudian tepatnya 3 Mei 2012 Rahmat Effendi diangkat secara resmi menjadi Walikota definitif hingga 10 Maret 2013 atau tepatnya 11 bulan.

Karena kurang dari 2,5 tahun atau separuh masa jabatan maka tidak dihitung satu periodesasi. Hingga berakhir jabatan Walikota 10 Maret 2018 mendatang, Rahmat Effendi baru menjabat satu periode sesuai hitungan, sehingga dipastikan akan maju kembali. (Indra)