Komnas HAM Kawal Konflik Tolak Gereja di Kota Bekasi

0
72
Aksi Tolak Gereja di Bekasi

BERITA BEKASI – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi upaya penanganan yang sudah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam penyelesian penolakan pendirian rumah ibadah Gereja Santa Clara yang berlokasi di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Jawa Barat. Hal itu, disampaikan Koordinator Desk Kebebasan Berekspresi dan Beragama (KBB) Komnas HAM, Jayadi Damanik, Kamis (30/3/2017) kemarin. 

Menurut pengamatannya, Pemkot Bekasi sangat serius menyikapi permasalahan yang terjadi di daerahnya setempat.

“Pertama-tama kita harus bangga dan mengapresiasi bahwa Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, terpilih 1 dari ratusan Walikota yang memiliki prestasi. Dengan demikian jangan sampai semua prestasi yang selama ini sudah didapat ternodai,” terang Jayadi usai Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri di Aula Kecamatan Bekasi Utara.

Damanik mengaku, sudah mencermati pokok permasalahan pendirian rumah ibadah Gereja Santa Clara yang menurutnya, berdasarkan pengalaman Komnas Ham dari sabang sampai maroeke, bahwa proses perizinan yang dikeluarkan Pemkot Bekasi kepada Gereja Santa Clara sudah lebih dari cukup atau lebih dari sempurna.

“Proses perizinan ini sudah melebihi sempurna, melalui tahapan-tahapan yang ketat dalam proses perizinan pendiriannya,” katanya.

Karena sambung dia, bila mengacu pada Peraturan Bersama Menteri (PBM), justru pemohon hanya cukup mengajukan kepada Walikota Bekasi kemudian direkomendasikan dan diperiksa.

“Jadi saya pun heran, kurang apa ini. Jadi kalau ada nila A plus, ini sudah dikatakan dengan nilai A,” tambahnya.

Komnas Ham sendiri kata Damanik, sering menyampaikan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia, agar tidak ragu-ragu dan menindak tegas bila ada pihak-pihak yang mempermainkan kesepakatan untuk menganulir kebijakan Pemerintah.

“Ini yang kami pantau kepada pihak Kepolisian, dan kami suport dan mengapresiasi sikap tegas pihak Kepolisian,” ucapnya.

Dalam Pasal 9 UUD Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat kata Damanik, dimana dalam Undang – Undang tersebut melarang berunjuk rasa ditempat atau rumah ibadah.  

“Pak Walikota dan Kapolres jangan ragu-ragu, karena hak warga negara dilindungi Undang-Undang dan Kota Bekasi ini milik kita bersama,” jelasnya.

Posisi Komnas Ham RI dalam hal ini lanjut Damanik, mendampingi Pemerintah termasuk aparat Kepolisian dalam penegakkan hukum agar tidak over dosis.

“Saya sebagai koordinator best Komnas Ham, hadir mewakili Komnas Ham bertanggung jawab dan memastikan hak warga negara yang dilindungi negara dan dilindungi aparat Kepolisian,” tutupnya.(NDI)