Soal Hak Angket, Mahfud: KPK Jangan Risaukan Maju Terus

0
74
Prof. Mahfud MD

BERITA JAKARTASidang Paripurna DPR-RI memutuskan untuk mengesahkan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keputusan tersebut dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Menanggapi hal itu, Pakar hukum Tata Negara, Prof. Mahfud MD mengkritik DPR-RI yang tidak mengetahui soal aturan main dalam mengajukan hak angket. Hal itu, dinilai bertentangan dengan Pasal 79 ayat (3) UU MD3.

KPK, menurut Mahfud, bukan merupakan lembaga Pemerintahan atau Eksekutif. “Pemerintah punya arti luas (mencakup semua lembaga negara) dan arti sempit (hanya eksekutif). Dalam UUD kita, pemerintah hanya eksekutif,” terang Mahfud.

Dijelaskan Mahfud, penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 yang bisa diangket oleh DPR-RI adalah Pemerintah dan lembaga Pemerintah non-Kementerian, KPK bukan Pemerintah,” kata Mahfud seperti dikutif dihalaman detik.com, Sabtu (29/4/2017).

Pasal 79 ayat (3) UU MD3 berbunyi:

Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikanterhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mahfud MD meminta KPK tidak perlu menggubris soal hak angket yang diajukan DPR-RI. Soal hasil penyelidikan dan penyidikan, KPK dipersilakan membuka semuanya di Pengadilan.

“KPK terus jalan saja sesuai dengan hak yang juga dijamin oleh UU untuk tidak membuka hasil penyelidikan dan proses penyidikan, kecuali di Pengadilan,” jelas Mahfud.

Hak angket DPR tambahnya, biarkan saja jalan terus, tapi KPK juga bisa berjalan lebih kencang. Angket DPR tak harus dirisaukan. “Itu urusan remeh. Ayo KPK! Silakan saja DPR menyelidiki KPK dengan hak angket,” pungkasnya. (dkp)