Soal Tower PT. IBS, GMBI: Pemkot Bekasi Cuma Segel Cantik

0
90
Penyeggelan Tower milik PT. IBS

BERITA BEKASI – Ketua Investigasi LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kota Bekasi, Delvin Chaniago kecewa dengan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terkait persoalan Manara Tower bermasalah milik PT. Intan Bangun Sejahtera (IBS). Pasalnya, dari 8 titik yang sudah disegel, ternyata 2 Manara Tower ditemukan listriknya sudah kembali menyala.

“Ini namanya segel cantik ala Pemkot Bekasi. Masa kunci gembok yang sudah dipegang oleh Wasdal lantaran sudah disegel, tapi listrik bisa menyala kembali ada apa dengan pihak terkait di Pemkot Bekasi hingga segitunya memebela pihak PT. IBS?,” terang Delvin kepada Beritaekspres.com, Senin (8/5/2017).

Delvin menduga, bukan hanya 2 titik yang ditemukannya listriknya kembali menyala setelah dilakukan penyeggelan oleh petugas Dinas terkait, tapi tidak menutup kemungkinan juga di beberapa titik lainnya pun ikut menyala.

“Inikan luar biasa. Kita persoalankan, kita surati, lalu dengan gagahnya mereka segel seakan tegas dalam menegakkan aturan. Tapi setelah itu, diam-diam mereka izinkan listriknya kembali menyambung. Jadi, wajar kalo kita berprasangka buruk dan ada kue besar dari PT. IBS,” sindirnya.

Fakta ini sambung Delvin, jelas bukan hanya pihak PT. IBS yang melanggar aturan, tetapi Dinas terkait Pemerintah Kota Bekasi pun ikut mendukung pelanggaran yang dilakukan PT. IBS dalam membangun proyek Manara Towernya di Kota Bekasi meski mendapat penolakan keras dari warga setempat.

“Kita tidak akan diam dan kita mulai akan kaji dari sisi hukumnya. Bagaimana dari sisi pelanggaran pihak PT. IBS dan bagaimana menyikapi Pemerintah yang turut mendukung dan melindungi pelanggaran itu tanpa memperdulikan suara warga yang menolak,” tegasnya.

Dalam persoalan ini tambah Delvin, pihaknya LSM GMBI Distrik Kota Bekasi sebagai sosial kontrol Pemerintah, bukan tidak memiliki dasar dalam persoalan pendirian Manara Tower milik PT. IBS di Kota Bekasi.

“Pemkot Bekasi harus bertanggung jawab atas aturannya sendiri terkait ketinggian Tower yang melebihi 20 meter. Dan bagaimana dengan SKB 4 Menteri yang mengajurkan Tower bersama dan yang terakhir bagaimana dengan penolakan warga setempat berkaitan kewajiban Pemerintah untuk melindungi warganya,” pungkas Delvin.