Kasus SKL BLBI, KPK Jadwalkan Periksa Sjamsul Nursalim

0
54
Jubir KPK, Febri

BERITA JAKARTAPenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap bos PT. Gajah Tunggal (GT), Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, Senin (29/5/2017).

Pasangan suami istri itu akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi‎ penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL-BLBI) dengan tersangka mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan (BPPN), Syafruddin Arsjad Temenggung.

“Keduanya (Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT (Syafruddin Arsjad Temenggung),” terang Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (29/5/2017).

Sejak beberapa tahun belakangan ini, Sjamsul diketahui telah menetap di luar negeri. KPK juga sudah meminta Sjamsul Nursalim pulang ke Indonesia untuk menjelaskan penerimaan SKL dari BPPN pada April 2004 silam.

Selain Sjamsul dan istri, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Kepala BPPN, Farid Harianto.

Pemeriksaan ini diduga dilakukan penyidik lantaran Farid dinilai mengetahui seluk beluk dan kongkalikong yang terjadi dalam penerbitan SKL BLBI untuk Sjamsul. “Dia juga diperiksa untuk tersangka SAT,” kata Febri.

Diketahui, KPK menetapkan Syafruddin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI untuk Sjamsul Nursalim sebagai pemegang saham pengendali BDNI.

Sebagai kepala BPPN, Syafruddin diduga telah menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam penerbitan SKL kepada Sjamsul. Akibatnya, keuangan negara ditaksir menderita kerugian hingga Rp3,7 triliun.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Syafruddin disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (BR-1)