Pemerintah Dukung KPK Usut ‘Kongkalikong’ BPK Dengan Kemendes PDTT

0
51
Wiranto

BERITA JAKARTA – Pemerintah mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan korupsi yang dilakukan pejabat Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Pemerintah mendukung agar KPK mengungkap tuntas perkara dugaan korupsi tersebut, termasuk jika perkara itu melibatkan oknum pejabat, baik di BPK atau di Lembaga atau Kementerian lainnya.

“Kalau ada temuan seperti itu dan ada oknum yang salah gunakan kewenangan, ya tindak dengan tegas supaya tak menjalar ke petugas lain,” ujar Menko Polhukam Wiranto, Senin (29/5/2017).

Dalam kasus itu, KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Ke-4 yakni, Inspektur Jenderal Kemendes Sugito, pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo, pejabat Eselon I Badan Pemeriksa Keuangan Rachmadi Saptogiri, dan Auditor BPK Ali Sadli.

Dua pejabat Kemendes PDTT tersebut diduga memberikan suap terhadap pejabat dan auditor BPK terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK-RI terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016.

Dijelaskan Wiranto, tugas utama auditor BPK sebenarnya sangat mulia, yakni mengawal akuntabilitas laporan keuangan Kementerkan/Lembaga di Indonesia. Namun, rupanya masih ada oknum yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.

“Kami sesalkan satu tugas yang sangat mulia diselewengkan. Kami akan serahkan pengusutan secara tuntas ke KPK agar kepercayaan terhadap pemeriksaan ini bisa terus mendapatkan satu pertanggungjawaban sendiri,” tegasnya.

Wiranto sekaligus mewanti-wanti bahwa pemeriksaan laporan keuangan harus bersifat akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah berharap dugaan penyelewengan seperti itu tidak terulang.

“Jangan sampai satu pemeriksaan disalahgunakan dengan cara seperti itu. Artinya pemeriksaan (BPK) ini kan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, cukup transparan. Ini kita harap terus seperti itu,” pungkasnya. (CR-2)