Ketua BMPS Kota Bekasi Apresiasi KS Bantu Siswa Miskin

0
119
Misan Hariyanto

BERITA BEKASI – Ketua Bidang Hukum, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Misan Heriyanto mengapresiasi penerapan sistem Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependuduk (NIK) pada proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tahun ajaran 2017-2018.

Kebijakan tersebut sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk mengakomodir para calon peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Kami sangat apresiasi kepada Pemkot Bekasi yang berupaya mengakomodir siswa kurang mampu melalui kebijakan kartu sehat berbasis NIK,” terang Misan kepada Beritaekspres.com, Rabu (7/6/2017).

Meski demikian, BMPS berharap Pemkot Bekasi konsisten menerapkan kebijakan di dalam proses pelaksanaan PPDB online nanti.

Karena, berdasarkan pengelaman sebelumnya kebijakan baru kerap timbul ditengah proses penerimaan siswa baru tersebut. Dampaknya, kebanyakan sekolah swasta dirugikan, karena kekurangan siswa.

“Kita berharap tidak ada lagi kebijakan lain yang akan muncul ditengah perjalanan PPDB nanti,” ujarnya kembali menegaskan.

Dampaknya sambung Misan, sekolah swasta kekurangan murid. Harus komit dan konsisten terhadap kebijakan itu. Kalau ada kebijakan lain hentdaknya dimusyawarahkan bersama-sama sebelum pelaksanaan PPDB online,” sindirnya.

Selain itu, sumber daya manusia di Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab pelaksanaan PPDB online, diharapkan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai petunjuk teknis (juknis) yang ada. Terlebih lagi didalam pendataan siswa kurang mampu kata dia harus berdasarkan NIK.

Kesiapan SDM, sarana dan prasarana serta sistem pada saat pelaksanaan PPDB juga harus dipersiapkan dengan matang oleh instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Kesehatan serta Dinas Sosial.

Sebab sambungnya, kedua SKPD tersebut dilibatkan khususnya didalam sinkronisasi data calon siswa melalui program kartu sehat dan program keluarga harapan.

“Kita sangat mendukung supaya siswa kurang mampu di akomodir. Tetap, datanya, perangkat dan sistemnya harus sudah siap,” katanya.

Sejatinya, siswa kurang mampu diakomodir sepenuhnya di sekolah negeri. Sisanya bagi siswa yang mampu diterima disekolah swasta.

“Kalau kami inginnya, siswa kurang mampu disekolah negeri dan siswa mampu disekolah swasta, agar regulasinya ketemu. Karena, selama ini sekolah swasta tidak mengandalkan dana subsidi dari Pemerintah. Sedangkan, sekolah negeri kan subsidi dari pemerintah lebih besar,” ketusnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly menambahkan, agar kebijakan rombel yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk tidak dilanggar. Karena, selama ini jumlah murid dan rombel pada sekolah negeri kerap menyalahi aturan.

“Disdik membuat Perwal kan berdasarkan regulasi dari Permediknas yang berlaku bagi seluruh sekolah negeri dan swasta. Kalau Disdik komitmen terkait jumlah rombel kita tidak ada masalah. Misalnya, dalam satu rombel maksimal 32 siswa, ya harus  segitu. Jangan ditambah lagi,” ungkapnya.

Karena itu tambahnya, dalam waktu dekat ini, Disdik bersama stakeholder pendidikan, salah satunya BMPS akan membuat regulasi tentang jumlah rombel di tingkat SMP.

“Saat ini belum regulasinya belum dibuat. Nanti kita akan buat bersama kesepakatan jumalh rombell tersebut,” tandas Ayung. (Boy)