LBH Demak Layani Aduan Masyarakat Pungli PPDB

0
107
LBH Demak buka posko pengaduan untuk masyarakat

BERITA DEMAK – Masih adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan pihak sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Demak, Jawa Timur, membuka Posko Pengaduan masyarakat. Pasalnya, sudah jelas bahwa satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah (Pemda) dilarang memungut biaya. Hal itu ditegaskan Advokat Publik LBH Demak Raya, Ahmad Zaini sekaligus sebagai Koordinator Posko.

Ditambahkan, Sekretaris LBH Demak, Anwar Sadad mengatakan, bahwa aturan tersebut juga dilengkapi dengan aturan pidananya jika ada pihak sekolah negeri yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi hingga pencopotan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pidana.

“Berbeda dengan sekolah swasta yang diperbolehkan dilakukannya penarikan atau pungutan dengan persetujuan Komite Sekolah. Namun, dana tersebut tidak boleh dialokasikan untuk kesejahteraan pemangku sekolah tersebut,” terangnya kepada Beritaekspres.com, Selasa (13/6/2017).

Dijelaskannya, menurut Pasal 11 huruf c Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2012 berbunyi, pungutan tidak boleh digunakan untuk kesejahteraan Komite Sekolah/Lembaga representasi pemangku satuan pendidikan baik secara langsung atau tidak langsung.

Untuk itu, pihaknya membuka posko di kantor yang beralamat di Kampung Bogorame RT01/RW01, Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak mulai 8-20 Juli 2017.

“Dengan adanya posko ini kami memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi agar PPDB tahun 2017/2018 bisa berjalan sesuai dengan Permen Mendikbud No.44 Tahun 2012 penerimaan tanpa pungutan,” pungkas Anwar. (Nining)

Biro Semarang