Geram Pesien BPJS Ditolak, Walikota Bekasi Turun ke RS Ananda

0
2054
Walikota Bekasi ke RS Ananda

BERITA BEKASI – Walikota Bekasi Rahmat Effendi terus mencari tahu fakta – fakta dilapangan kabar penolakan yang dilakukan 6 Rumah Sakit Swasta yang beroperasi diwilayah setempat. Pagi tadi, Kamis (15/6/2017) Rahmat Effendi langsung terjun ke salah satu Rumah Sakit Ananda yang sempat menolak di Jalan Sultan Agung, Medan Satria,  Kota Bekasi Jawa Barat.

Dengan didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Rahmat menanyakan langsung kronologis pada saat Reny Wahyuni warga Medan Satria yang sebelumnya ditolak pihak Rumah Sakit Ananda.

“Jadi siapa nih yang bisa jelaskan, kenapa pasien BPJS (Reny Wahyuni) ditolak, Apa betul saat warga saya itu kesini dan butuh ruang ICU, katanya sedang penuh?,” tannya Rahmat dengan nada tinggi kepada pihak Rumah Sakit Ananda.

“Jadi bukannya kita tolak pak Wali, karena memang pada saat pasien kesini, ICU kita penuh dan ruang perinatologi pun penuh juga, karena memang cuma ada dua ruangan,” jawab salah satu pihak Manajemen Rumah Sakit Ananda.

Tapi sambung Rahmat, kenapa kemudian saat itu pasiennya tidak dirujuk langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi, kan bisa saja misalnya, NICU nya di Rumah Sakit ini (Ananda) kemudian ICUnya di RSUD.

“Sebenarnya kalau komunikasinya bagus, kenapa tidak dilakukan penangan seperti itu,” tanya Rahmat lagi kepada pihak Ananda.

“Karena kondisi si pasien saat itu sudah darurat, kami tidak berani mengambil tindakan yang ditakutkan dapat mengancam keselamatan ibu dan bayinya,” jawab pihak Ananda lagi.

Dari hasil inpeksi mendadak itu, Rahmat pun menyampaikan agar dikemudian hari tidak ada lagi penolakan pihak Rumah Sakit yang ada di Kota Bekasi baik bagi pasien BPJS maupun pemilik Kartu Sehat berbasis NIK.

“Baik masyarakat pengguna BPJS dan pengguna Kartu Sehat Kota Bekasi Berbasis NIK jangan lagi ditolak seperti kejadian kemarin,” tegasnya kembali mengingatkan pihak Rumah Sakit Ananda.

Rahmat pun menjelaskan, bagi masyarakat pengguna kartu sehat NIK yang sudah saya tandatangani pun jangan takut pihak rumah sakit tidak dibayar, pasti dibayar kok, justru masyarakat yang memiliki kartu sehat NIK lebih ringan.

“Karena tidak dipungut biaya setiap bulannya seperti BPJS, tapi Pemerintah Kota Bekasi yang bayar, sudah saya tanda tangani kan MoU kerjasamanya,” jelas Rahmat.

Sebelumnya, Pasien bernama Reny Wahyuni (40) yang ditolak 7 Rumah Sakit di Kota Bekasi, akhirnya melahirkan dengan kondisi anaknya telah meninggal dunia.

Reny melahirkan putrinya usai menjalani operasi caesar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Timur pada, Minggu (11/6/2017) pagi kemarin.

Dengan kejadian itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akan melakukan investigasi dengan membentuk tim independen untuk menindaklanjuti kasus penolakan pasien ini.

‎”Kami akan mengevaluasi jajaran direksi RSUD Kota Bekasi dan izin operasional Rumah Sakit Swasta yang sempat menolak pasien BPJS Kesehatan,” tegas Rahmat.

Ke-7 Rumah Sakit yang menolak pasien Reny Wahyuni diantaranya RSUD Kota Bekasi dan 6 Rumah Sakit Swasta yakni RS Ananda Bekasi, RS Anna Medika Bekasi, RS Mekar Sari, RS Bakti Kartini, RS Bella, dan RS Hermina tetap menolaknya.

“Dia kan pasien BPJS Kesehatan, jangankan pakai kartu aslinya, ditunjukkan fotokopinya saja tetap harus dilayani rumah sakit,” ungkapnya dengan kecewa.

Nantinya, hasil investigasi bisa dijadikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan tindakan berikutnya. Pemerintah daerah juga tak segan-segan memberikan sanksi terberat yakni pencopotan jabatan Direksi RSUD Kota Bekasi

“Apabila ruang ICU RSUD Kota Bekasi penuh seharusnya menggunakan bangsal 202 milik Rumah Sakit,” ujarnya.

Rahmat menduga, lambatnya penanganan tim medis di RSUD Kota Bekasi berakibat fatal terhadap pasien Reny Wahyuni.

“Semestinya, petugas RSUD Kota Bekasi bergerak cepat. Entah diantar ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) atau ke RS Pusat Persahabatan, dengan segera,” imbuhnya.

Saat ini pasien yang tinggal di Perum Pejuang Pratama Blok L20 RT 03/RW 06, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, telah dibuatkan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Kota Bekasi.

Dengan demikian, tak ada alasan lagi, tidak terlayani di Rumah Sakit Swasta Kota Bekasi. Sudah ada, 37 Rumah Sakit Swasta di Kota Bekasi, termasuk RSUD Kota Bekasi yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menerima Kartu Sehat berbasis NIK.

Pemerintah pun sudah menyediakan anggaran sekitar Rp100 miliar di tahun 2017 untuk melindungi pasien Kartu Sehat berbasis NIK. Pemegang Kartu Sehat berbasis NIK adalah warga Kota Bekasi yang memiliki penghasilan dibawah Upah Minimum Kota (UMK) sebesar Rp3,6 juta. (NDI)