Kasus e-KTP, KPK Tetapkan Tersangka Baru Anggota DPR

0
4
Juru Bicara KPK

BERITA JAKARTAKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjerat anggota DPR-RI periode 2009-2014 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Rabu (19/7/2017). Kali ini, KPK menetapkan politisi Partai Golkar, Markus Nari.

Dengan penetapan ini, telah lima orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Terakhir, KPK menersangkakan Ketua DPR-RI, Setya Novanto dalam kapasitasnya sebagai Ketua Fraksi Golkar periode 2009-2014, Senin (17/7/2017) kemarin.

Jubir KPK, Febri Diansyah menyatakan, penetapan tersangka terhadap Markus Nari ini berdasarkan fakta persidangan perkara e-KTP dengan terdakwa dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto.

“KPK tetapkan satu orang tersangka setelah mencermati fakta persidangan Irman dan Sugiarto dalam tindak pidana korupsi KTP elektronik. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang sebagai tersangka,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Dijelaskan Febri, Markus diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam pengadaan paket e-KTP tahun 2011-2013 yang merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun.

Markus diduga berperan memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR. Berdasar fakta persidangan, Markus bersama sejumlah pihak lain meminta uang kepada Irman sebanyak Rp5 miliar pada 2012.

Uang ini sambungnya, diduga untuk memuluskan pembahasan anggaran perpanjangan proyek e-KTP tahun 2013 sebesar Rp1,49 triliun.

“Sebagai realisasi permintaan tersebut diduga telah terjadi penyerahan uang sekitar Rp 4 miliar kepada MN. Indikasi penerimaan atau pemberian lain akan terus diperdalam dalam proses penyidikan ini,” kata Febri.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Markus disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ini merupakan kasus kedua yang menjerat Markus Nari. Diketahui, Markus yang kini menjadi anggota Komisi II DPR itu merupakan tersangka kasus dugaan menghalangi, merintangi, atau menggagalkan penyidikan dan penuntutan perkara e-KTP yang dilakukan KPK. (CR-2)