AGRA Kecam Aksi Kekerasan Aparat Dalam Aksi Damai Petani

0
72
Suasana Aksi Petani Lombok

BERITA LOMBOK – Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria (PP-AGRA) mengecam tindakan Kepolisian Resort Lombok Timur yang melakukan pembubaran, pemukulan dan penangkapan terhadap peserta aksi damai yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Lombok Timur (FPR-LOTIM), Senin (24/7/2017) kemarin.

Dalam peristiwa itu, beberapa masa mengalami luka-luka dan dua orang ditangkap atas nama Samboza Huriah dan Hulafaurrasyidin dalam aksi menyuarakan aspirasi dan menuntut Pemerintah melakukan kajian ulang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Hasil Kayu (IUPHHK) PT. Shadana Arifnusa (SA).

Kepada Beritaekspres.com, Ketua Agra, Rahmat mengungkapkan, peristiwa itu bermula, ketika koordinator aksi melakukan protes dalam peryantaan sikapnya terkait adanya intimidasi yang dialami petani di Kecamatan Sambelie di Kantor Bupati, tiba-tiba polisi masuk kedalam barisan massa aksi dan melakukan provokasi yang kemudian berlanjut dengan aksi pemukulan dan penangkapan peserta aksi.

Diungkapkan Rahmat, pada 17-18 Juli, aksi dilakukan petani dilahan juga mendapatkan intimidasi ancaman pengusiran dari aparat jika aksi tidak dihentikan. Sebelumnya juga, terjadi penangkapan terhadap 35 orang petani penggarap dan 7 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka kemudian ditahan hingga satu orang meninggal dunia saat dalam status tahanan.

“Dasar fakta itu, kami menuntut kepada Kepolisian untuk segera membebasakan dua orang yang masih ditahan dan menghentikan tindakan terror, intimidasi dan kriminalisasi terhadap pera petani yang memperjuangkan pengembalian tanah garapan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka,” terangnya, Selasa (25/7/2017).

Selain itu sambungnya, kami pun menuntut kepada Pemerintah yang berwenang untuk segera mencabut izin yang diberikan kepada PT. Sadhana Arifnuasa, karena telah mengusir patani dari tanah garapanya.

“Kami juga menuntut kepada Pemerintahan Jokowi-JK untuk menjalankan reforma agraria sejati dengan merombak penguasaan atas tanah yang sudah nyata menjadi akar ketimpangan sosial, kemiskinan dan konflik yang telah banyak mengorbankan kaum tani,” katanya.

Dijelaskan Rahmat, konflik antara petani yang dirampas tanahnya dengan PT. Sadhana Arifnusa yang mendapat dukungan dari aparat terjadi ketika Pemerintah mengeluarkan izin hak kepada PT. Sadhana Arifnusa pada tahun 2011 untuk program Hutan Tanaman Industri (HTI) diatas lahan seluas 1.883 Ha yang didalamnya mengambil lahan petani seluas 602 Ha.

“Dengan berbagai skema pihak dari PT. Sadhana Arifnusa terus melakukan tindakan-tindakan pengusiran terhadap petani agar meninggalkan lahan yang sejak 1997 telah mereka garap,” ungkapnya.

Kami tambahnya, dari Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria mengecam tindakan represif, pembubaran paksa dan penangkapan terhadap peserta aksi damai Front Perjuangan Rakyat Lombok Timur oleh Kepolisian Resort Lombok Timur. “3 tuntutan kami untuk Pemerintah,” pungkasnya. (CR-4) 

Inilah 3 tuntutan AGRA :

  1. Bebaskan segera dua orang peserta Aksi aksi damai FPR Lombok Timur (Samboza Hurriah dan Hulafaurrasyidin) yang ditahan oleh Aparat Kepolisian Resort Lombok Timur
  2. Cabut Izin Cabut izin (IUPHHK) PT. Sadhana Arifnusa untuk program Hutan Tanaman Industri yang telah merampas tanah dan memerosotkan penghidupan kaum tani di Kecamatan Sambelie
  3. Hentikan segala bentuk intimidasi, teror dan tindak kekerasan terhadap petani dan masyarakat Sambelie.