Pandangan Fraksi Demokrat Soal Ranperda Kota Medan     

0
80
Heri Zulkarnaen

BERITA MEDAN – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Sumatera Utara, tentang pandangan fraksi – fraksi DPRD Kota Medan terhadap nota pengantar Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam ketenteramam dan ketertiban berlangsung pada, Senin (24/7/2017) kemarin. 

Pandangan umum Fraksi Demokrat yang dibacakan Heri Zulkarnaen mengungkapkan sebagai umat beragama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa karena atas perkenan dan perlidungannya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan, mengikuti rapat Paripurna DPRD Kota Medan. 

Dalam pembukaan Undang – Undang (UU) Dasar 1945 bahwa ketenteraman dan ketertiban umum merupakan hak asasi manusia (HAM) dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang diamanahkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

Untuk mewujutkan ketenteraman dan ketertiban tersebut Pemerintah Daerah diberi kewenangan melaksanakannya sebab ini adalah salah satu tugas Kepala Daerah kewenangan tersebut diselenggarakan oleh satuan tugas (Satpol PP) salah satu dari perangkat daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) demi menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum.

Namun, Fraksi Demokrat menyesalkan, amanah Undang – Undang tersebut tidak dilaksanakan oleh Pemerintah pada hal kita ketahui Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 telah diperbaharui dengan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan Kepala Daerah untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepada Beritaekspres.com, Heri Zulkarnaen mengatakan, lemahnya petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tindakan hukum, tentu berakibat terhadap gangguan ketertiban masyarakat itu sendiri. Salah satunya, tidak nyamannya masyarakat dalam beraktifitas seperti kemacatan arus lalulintas yang diakibatkan parkir berlapis dan terminal liar.

Selain itu, adanya penyalah gunaan fasilitas umum, limbah yang tidak dikelola dengan baik sesuai peraturan, bangunan liar dibaantaran sungai dan berdirinya reklame bodong di 13 Zona larangan. Lapangan Merdeka yang telah berubah fungsi menjadi pusat bisnis Pedagang Kaki Lima (PKL) disepanjang Jalan Protokol, bangunan diatas terotoar bahkan tindakan kriminalitas prostitusi begal dan berbagai masalah gangguan ketenteraman umum lainnya.

“Semua ini merupakan potret buram dari lemahnya Pemerintah Daerah Kota Medan yang tidak memiliki pedoman dalam mengawasi mencegah dan menindak setiap gangguan dan ketertiban umum di Kota Medan,” ungkapnya.      

Partai Demokrat tambahnya, dalam kesempatan pada sidang Paripurna DPRD Kota Medan kemarin juga mengucapkan rasa duka yang mendalam terhadap saudara – saudara kita yang mendapat musibah atas peristiwa kebakaran di pemukiman padat penduduk Jalan Prof HM. Yamin Kelurahan Sei Kera Hilir pada, Kamis (20/7/2017) lalu.             

“Itulah pandangan kami dari fraksi Demokrat pada sidang Paripurna DPRD Kota Medan kemarin terkait Raperda,” pungkasnya. (Roy)

Biro Medan