Ramai..! Istri Kadis PUPR Kota Bekasi Minta Uang Pelicin Proyek

0
211

BERITA BEKASISudah menjadi rahasia umum, jika proses kegiatan pekerjaan proyek di Kota Bekasi kerap dibumbui dengan praktik suap. Jika ingin mendapatkan kegiatan proyek, maka harus ada uang pelicin. Kondisi ini juga kerap dimanfaatkan oknum untuk menarik Pungutan Liar (Pungli). Uang koordinasi, menjadi istilah para pengusaha untuk memuluskan kegiatan proyek di Kota Bekasi.

Disinyalir ada oknum di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi menerima uang ratusan juta rupiah, sebagai uang pelicin proyek dalam kegiatan pekerjaan tahun anggaran (TA) 2017. Ironisnya, pengusaha yang mengaku telah menyetorkan uang sebesar Rp200 juta tidak mendapatkan proyek yang di harapkan.

“Pengusaha tersebut adalah pembawa CV. D dan telah dijanjikan akan memenangkan salah satu kegiatan pekerjaan dari Dinas PUPR dengan membayar uang Rp200 juta,” terang Ketua Aliansi Rakyat Bekasi Latief  sambil menunjukan percakapan di WhatsApp, Selasa (25/7/2017) kemarin.

Pengakuan dari korban rekanan kontraktor tersebut, pada tiga bulan terakhir CV-nya kalah dengan PT. SH yang menyetor uang lebih besar. Diduga yang membawa PT. SH itu yakni istri dari Kadis PUPR dan dengan uang pelicin lebih besar. “Perusahan ini kalah oleh perusahaan lain yang kabarnya memberikan uang kepada oknum istri pejabat,” ungkapnya.

Sementara itu, mantan Ketua Bem STT Pelita Bangsa Rahmat Hidayat menyayangkan adanya laporan kontraktor yang memberikan pelicin untuk mendapatkan sebuah proyek di Dinas PUPR Kota Bekasi.

Dijelaskannya, mengacu pada Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

“Baik kontraktor maupun oknum dinas keduannya bersalah, jika ada pembuktian dari pengakuan kontrkator itu. Hal ini juga bisa menjadi pintu masuk lembaga penegak hukum untuk membuktikannya. Pengakuan dari pemberi bisa menjadi fakta-fakta di Persidangan,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kota Bekasi Tri Adhianto, tidak mau memberikan komentar terkait tudingan buruk yang beredar di instasi Pemerintah yang dipimpinya tersebut. “Saya gak mau komentar terkait hal itu, bawa-bawa  nama istri gue lagi,” pungkasnya. (Rob/Red)