PP Penyadapan Dibatalkan MK, Fahri: Semua OTT KPK Ilegal

0
84
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah

BERITA JAKARTA – Dinilai melanggar Hak Azasi Manusia penyadapan yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun oleh Wakil Ketua DPR-RI, Fahri Hamzah dianggap illegal.

Bertempat di Media Center DPR, Ketua Pansus Angket KPK dari Fraksi Golkar DPR-RI, Agun Gunandjar menegaskan OTT yang dilakukan KPK selama ini harus diaudit. Menanggapi hal itu, Fahri menegaskan, bahwa semua OTT KPK illegal.

“Argumen saya UU ITE mengandung Pasal 31 ayat D, di pasal 31 ayat D UU ITE, UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE mengatakan, bahwa penyadapan diatur melalui PP,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Lalu, sambung Fahri, Meteri Komunikasi dan Informasi pada waktu itu, Mister Tifatul Sembiring menyiapkan PP‎, dibawa ke Presiden.

“Begitu PP ini mau disahkan, para aktivis, KPK dan kawan-kawan ini takut, bahaya ini PP. Karena PP ini bisa menyebabkan kewenangan sadap KPK bisa tidak bebas, karena ada prosedur, prosedurnya mau dibikin mengikat kalo dilanggar, bisa dianggap melanggar dan bisa kena hukum,” terangnya.

“On the way ini kepada Presiden, mereka melakukan judicial review terhadap Pasal 31 ayat D UU ITE yang lama. Akhirnya MK bersidang. 24 Februari 2011 bersidang lalu mengatakan membatalkan Pasal 31 Ayat D UU ITE dengan pertimbangan, penyadapan adalah pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, tidak boleh diatur dengan ketentuan yang dibawah UU,” kata Fahri.

Menurut legislator PKS dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat ini, yang mungkin mengatur penyadapan ada dua, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan UU lama.

“UU lama pikiran saya Pemerintah akan membikin Perppu, ‎lalu Perppu tidak dibuat, maka berlandas kepada keputusan MK itu. Tidak ada lagi dasar bagi penyadapan, makanya anda boleh cek tuh ke Kementerian Kominfo, nggak ada audit terhadap KPK sekarang, sampe hari ini nggak ada ada audit, karena nggak ada dasarnya,” tegas Fahri.

Tak hanya itu, dia juga memberi catatan, ditengah jalan KPK mengusulkan perubahan atau UU ITE menjadi UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Disana disebutkan lanjut Fahri, Pasal 31: (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan UU.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Undang-Undang. ”Jadi dasar UU itu ditegaskan kembali. Pada amandemen UU ITE. Sekarang bagaimana sikap KPK? Sikap KPK bukannya tunduk kepada KUHAP, karena ketentuan penyadapan itu ada juga di dalam KUHAP, yaitu terkait izin Pengadilan,” ujar Fahri.

Menurutnya, KPK menggunakan pasal di dalam UU KPK tentang adanya hak menyadap dengan cara membuat SOP intern KPK, tata cara penyadapan. “Padahal SOP itu dimana-mana dia bukan regelling, dia nggak boleh mengatur hidup orang di luar, dia hanya mengatur orang di dalam,” tegas Fahri.

Dalam penyadapan, kata Fahri, mengatur hak orang di luar, siapa boleh disadap, kapan dia boleh disadap, apa bukti awal yang menyebabkan dia disadap, berapa lama dia boleh disadap “Waktu ditampilkan di Pengadilan, apa yang boleh ditampilkan, siapa yang ngedit dan seterusnya, oleh KPK itu tidak ada, dia bikin lah SOP,” jelas Fahri.

Dia menambahkan, sekarang pertanyaannya apakah SOP ini boleh, kalo menurut MK tidak boleh, karena dia harus selevel UU, aturan penyadapan itu. “Nah ini lah yang saya kira menjadi problem di kita ini, sehingga kemudian kita ngga tau tuh tiba-tiba si A ditangkap, si B ditangkap,” sindir Fahri.

Ditambahkan Fahri, ini kan operasi bawah tanah semua, kayak misalnya kemaren Panitera PN Jaksel itu, kapan dia disadap, terkait apa dia disadap, sampe sekarang kita ngga tahu. Dan ini hampir 24 jam lho KPK harus memutuskan, tapi kita ngga tahu apa yang terjadi, tiba-tiba orang itu ditangkap. “Saya kira ini ada problem di sini yang harus diklirkan gitu,” tandas Fahri. (OSS)