Legislator Pertanyakan Pengelolaan Barang Sitaan di KPK

0
134
Junimart Girsang

BERITA JAKARTA – Pengelolaan barang sitaan yang tidak berada di rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) hingga perbedaan waktu antara penyitaan barang dengan penyerahan pengelolaan pada Rupbasan untuk beberapa kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sejumlah pertanyaan Anggota Komisi III DPR-RI.

Anggota Komisi III DPR-RI Junimart Girsang, menanyakan perbedaan data penyerahan kendaraan sitaan dari kasus hukum Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan yang disita KPK dan waktu penyerahan ke rupbasan. Bahkan, barang-barang sitaan tersebut tidak berada di Rupbasan.

Junimart memaparkan, barang-barang yang terdiri dari 33 kendaraan milik tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu disita pada 27 Januari 2014, namun baru dititipkan kepada Rupbasan Negara Kelas I Jakarta pada 25 Januari 2016 lalu.

“Dalam kurun waktu dua tahun ini, dimana keberadaan mobil? Masih ada tidak mobilnya? Kalau dilelang, kapan pelelangannya?” tanya politisi F-PDI Perjuangan itu kepada seluruh Komisioner KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017) kemarin.

Selain 33 kendaraan itu, Junimart juga mempertanyakan keberadaan 14 mobil lain milik Wawan yang kembali disitas pada 27 Januari 2014. Ia mengaku, pihaknya tidak menemukan informasi keberadaan barang sitaan itu dititipkan di Rupbasan. Selain itu, harta tidak bergerak milik Wawan seperti bidang tanah dan villa di Bali yang disita KPK juga dipertanyakan Junimart.

“Hasil investigasi kami dengan pemilik, barang masih bagus dan layak dipakai. Kalau setahun tidak dipakai, tentu ada penyimpanan tempat lain,” imbuh politisi asal daerah pemilihan Sumatera Utara itu.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif tak memungkiri kebenaran data yang dipaparkan Junimart. Bahkan, ada beberapa barang sitaan yang belum ada di daftar yang disebutkan Junimart.

Syarif menambahkan, barang sitaan dalam kasus Wawan berupa kendaraan sitaan dititipkan di fasilitas parkir yang dimiliki Kementerian Hukum dan HAM. Hal itu karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh rupbasan.

“Karena Kemenkumham di Jakarta Selatan dan Rupbasan di Jakarta Pusat tidak mencukupi, sebagian di parkir di Jakarta Pusat. Khusus rumah dan tanah di Bali itu dalam perawatan yang bagus,” imbuh Syarif.

Syarif juga menjelaskan, terkait dengan hibah beberapa barang rampasan negara kepada instansi pemerintah, hal tersebut dilakukan setelah kasusnya memilki kekuatan hukum tetap dan telah melalui prosedur di Kementerian Keuangan. Penghibahan barang rampasan dan sitaan dari koruptor, dilakukan mereka atas seizin dan sepengetahuan Kementerian Keuangan.

“Semua dicatat sebagai barang milik negara oleh Kemenkeu dan ada persetujuan Menkeu untuk dihibahkan. Jadi bukan keputusan KPK sendiri tanpa sepengetahuan Kemenkeu,” jelas Syarif.

Sejauh ini barang yang dihibahkan antara lain, mobil pemadam kebakaran untuk pemda, mobil Toyota Kijang untuk operasional Polri dan lainnya. Ia pun menyampaikan kendala yang dihadapi KPK terkait barang rampasan atau sitaan ini, antara lain mengenai sulitnya melelang barang sebelum ada putusan inkrah pengadilan, kecuali ada izin dari terdakwa.

Sementara itu, di sisi lain nilai barang rampasan atau sitaan yang sebagian besar berupa kendaraan serta bangunan semakin lama semakin turun. Barang rampasan atau sitaan tersebut juga sulit dilelang karena citra barang tersebut adalah milik koruptor atau hasil dari tindak pidana korupsi. (Andri/hr)