Upaya Perlindungan Buruh Migran Melalui RUU PPILN

0
372
Rani Lokayanti

JUMLAH pengangguran di Indonesia masih memiliki angka yang cukup tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran di Indonesia pada Februari 2016 mencapai 7.02 orang atau sebesar 5,5 persen.

Jumlah tersebut, menjadi suatu indikator bahwa jumlah penduduk yang tidak memiliki sumber penghidupan masih sangat besar, meski angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015. 

Ketimpangan yang terjadi akibat tingginya angka pengangguran terbuka yang dihadapkan dengan lapangan kerja yang tidak mencukupi serta kurangnya akses pendidikan menjadi salah satu faktor sebagian masyarakat Indonesia memilih untuk bermigrasi dan mencari pekerjaan di luar negeri sebagai buruh migran. 

Buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI), menurut Undang-Undang (UU) No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) Pasal 1 ayat 1, dapat didefinisikan sebagai‘setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah’.

Sebagai warga negara Indonesia, pemerintah juga bertugas untuk melindungi para TKI yang sedang bekerja di luar negeri. Namun, permasalahannya adalah banyak sekali pemberitaan yang muncul tentang adanya kasus-kasus perlakuan tidak menyenangkan yang didapatkan dari majikan terhadap para TKI.

Banyak sekali laporan yang muncul tentang adanya tindakan kekerasan, buruh migran yang tidak digaji, dan kasus-kasus lainnya yang mencerminkan belum maksimalnya pengawasan dan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia.

Undang-Undang No.39 Tahun 2004 dianggap tidak efektif melindungi buruh migran, sehingga banyak pihak yang menolak UU tersebut karena tidak memiliki prinsip perlindungan yang dapat menjadi jaminan bagi keberlangsungan hidup buruh migran.

UU tersebut dinilai, terlalu didominasi kepentingan bisnis, serta perlindungan diserahkan kepada pihak swasta yang notabene merupakan lembaga bisnis. Sehingga, perlindungan terhadap buruh migran dinilai masih sangat lemah.

Oleh karena itu, berbagai pihak telah sepakat untuk mengupayakan adanya rancangan undang-undang (RUU) baru yang dapat melindungi buruh migran secara efektif.

Proses pembahasan RUU PPILN pun masih berjalan hingga saat ini. Lamanya proses tersebut diakibatkan adanya pihak-pihak yang masih berbeda pendapat. Kompleksnya permasalahan terkait buruh migran tersebut membuat banyak pihak terus mendesak agar pembahasan RUU PPILN segera diselesaikan. 

Selain itu, pengawalan RUU PPILN pun menjadi penting untuk dilakukan. Proses perumusan harus melibatkan peran masyarakat atau komunitas-komunitas yang bergerak pada bidang terkait.

Pemerintah diharapkan agar selalu memperhatikan keselamatan buruh migran Indonesia karena hal tersebut menyangkut hak asasi manusia yang perlu diperjuangkan.

Selain itu, buruh migran merupakan penghasil devisa negara terbesar sehingga pemerintah wajib bertanggung jawab untuk melindungi buruh migran Indonesia. (***)

Oleh: Rani Lokayanti (Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia)