Tolak Reforma Agraria Hentikan Kekerasan dan Kriminalisasi Rakyat

0
243
Rudi HB Daman

FRONT Perjuangan Rakyat (FPR) Mengucapakan Selamat Hari Tani Nasional (HTN) 2017 dan aspirasi setinggi-tingginya atas perjuangan kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia dalam berjuang mempertahankan hak atas tanah, melawan monopoli dan perampasan tanah, serta menetang program Reforma Agraria dan perhutanan Sosial pemerintahan Jokowidodo-Jusuf kalla yang nyatanya tidak dapat menjawab masalah kaum tani, rakyat dan bangsa Indonesia.

“Reforma Agraria” adalah aspirasi rakyat untuk mewujudkan keadilan atas hak kepemilikan tanah dan sumberdaya alam di indonesia, serta terhapusnya setiap bentuk monopoli, baik monopoli atas tanah maupun sarana produksi dan input pertanian, akan tetapi, hingga 57 tahun sejak Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria (UUPA) ditetapkan, monopoli tanah masih tetap eksis menjerat kaum tani dan bumi Indonesia.

Saat ini, perampasan dan monopoli atas tanah, serta penjarahan atas sumberdaya alam terus berlangsung massif, penguasaan tanah dan produksi pertanian hanya tersentral ditangan segelintir tuan tanah besar dan oleh negara. Sementara itu, pemerintahan Jokowi secara agresif menerapkan Paket Kebijakan Ekonomi untuk memastikan percepatan investasi, melegitimasi perampasan dan monopoli tanah serta penjarahan sumberdaya alam semakin lestari di Indonesia.

Saat ini monopoli untuk perkebunan dan pertambangan telah mencapai 41,87 juta hektar hanya dikuasi oleh segelintir tuan tanah besar. Terdapat 31,951 desa berada dalam status yang tidak jelas karan penunjukan kawasan hutan yang bermasalah.

Terdapat 29 juta ha tanah dimonopoli untuk perkebunan sawit dan 5,1 juta ha diantaranya hanya dikuasi oleh 25 tuan tanah besar swasta. Selain itu setidaknya 1,18 juta ha tanah dikuasi oleh perkebunan Nusantara Hollding III. Di pulau jawa, 19 persen daratanya atau 2.426.445 juta ha dikuasi oleh Perhutani. Sebanyak 51 Taman Nasional dibawah pemerintahan langsung menguasi tanah mencapai 15.820.369 hektar.

Dibawah pemerintahan Jokowi/JK, kaum tani hidup dalam kemiskinan yang semakin parah. Sekitar 56 persen petani hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Badan Pusat Statistik (BPS) per-maret 2017 menyebutkan, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 27,77 (10,64 persen) juta jiwa, dengan persabaran di perkotaan sebanyak 10,60 juta dan di pedesaan 17,10 juta jiwa.

Di pedesaan nilai tukar petani terus mengalami kemerosotan hingga 0,89 persen akibatn dari belanja kebutuhan hidup dan biaya produksi pertanian yang tinggi. Sedangkan upah riil buruh tani hanya Rp37,259. Sementara tingkat kebutuhan hidup keluarga petani mencapai setidaknya 3,5 hingga 4 juta rupiah perbulanya.

Ditengah kemiskinan yang semakin parah, kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia hidup dibawah teror, intimidasi, kekerasan, kriminalisasi, bahkan pembunuhan. AGRA mencatat bahwa, dalam dua tahun pemerintahan Jokowi/JK, setidaknya terdapat 49 kasus tindakan kekerasan dan kriminalisasi di 18 Provinsi yang dialami oleh rakyat yang mempertahankan dan atau menuntut haknya atas tanah. 66 orang di tembak, 144 luka-luka, 854 orang di tangkap, 10 orang meninggal dunia dan 120 orang di kriminalisasi.

Bahkan pada 16 september 2017 lalu, terjadi pengusiran paksa, penggusuran dan kekerasan terhadap petani dan masuarakat di Desa Bebidas NTB. Oleh Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). dengan mengerahkan pasukan gabungan TNI dan POLRI. Sebanyak 700 Porsenil. Akibatnya 10 orang mengalami luka-luka dan 1 orang diantaranya mengalami patah tulang. 6 orang ditahan, 600 pondok petani dirusak dan ratusan hektar lahan dan tanaman petani dirusak dengan total kerugian sedikitnya 1,8 miliar rupiah.

Kemudian berselang empar hari, terjadi juga pengerusakan lahan petani dan pembakaran 2 rumah milik masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD). Di Jambi. Oleh PT. REKI. Ironisnya peristiwa tersebut terjadi dua hari pasca pertemuan antara SAD, pihak PT REKI, dan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK). Kejadian serupa juga terjadi di seluruh wilayah indonesia, seperti halnya penggusuran terhadap ribuan warga DKI Jakarta yang disertai dengan tindakan kekerasan dan kriminalisasi.

Ditengah kondisi tersebut, dimana gerakan rakyat terus tumbuh dan semakin meluas, Jokowi justru menerbitkan PERPPU No.2 Tahun 2017 Tentang Perubahan UU No.17 Tahun 2013 Tentang Ormas yang akan semakin merampas hak demokrtis rakyat atas nama “stabilitas politik dan keamanan” secara khusus di Jakarta, Gubernur DKI juga telah menerbitakn peraturan Gubernur (PERGUB) No.232 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang, Sebagai salah satu pijakan untuk merampas hak demokratis rakyat.

Monopoli tanah adalah masalah pokok kaum tani yang menghambat kemajuan seluruh rakyat indonesia. Monopoli tanah menyediakan basis sosial berkembangnya peribaan (lintah-darat), korupsi, Bank dan perusahaan Mikrofinans memberikan kredit berbunga tinggi, penderitaan kaum tani bertambah berat dengan tingginya harga input pertanian seperti bibit, pupuk, obat-obatan kimia dan peralatan kerja yang berasal dari impor oleh perusahaan monopoli asing. Disaat bersamaan kaum tani harus menjual hasil pertanian dengan harga murah agar mendapatkan pasar di negeri-negeri kapitalis maju.

Dengan seluruh kenyataan tersebut, tanpa Reforma Agraria Sejati, nasib kaum tani dan rakyat indonesia akan terus berputar dalam kemiskinan dan penderitaan hidup yang sama. Tanpa Reforma Agraria Sejati, kaum tani tidak akan pernah mampu berproduksi sendiri dan, akan terus terjebak dengan sewa tanah dan berbagai varian riba yang semakin mencekik. Tanpa Reforma Agraria Sejati tidak akan pernah terbangun industri nasional yang mensejahterakan rakyat, buruh terbelenggu upah murah dan migrasi paksa akan meluas.

Reforma Agraria Sejati akan mengurangi bahkan menghapus monopoli tanah, monopoli sarana produksi, input dan output pertanian, Reforma Agraria Sejati hanya dapat dilakukan dengan menurunkan secara drastis sewa tanah terutama bagi hasil feodal yang timpang dan tidak adil. Juga menghapuskan aneka jenis pajak tanah dan komoditas kaum tani serta berbagai varian iuran yang merampas hasil kerja kaum tani, nelayan, suku bangsa minoritas, pemukim dan penggarap di hutan.

Reforma Agraria Sejati tidak dapat berjalan berdampingan dengan monopoli tanah dan pemberian HGU tanpa batas oleh pemerintah, Reforma Agraria Sejati, tidak akan tercipta dengan perampasan dan penggusuran tanah rakyat oleh pemerintah dengan kekerasaan aparat bersenjata, Reforma Agraria Sejati tidak akan ada selama suku bangsa minoritas tidak diakui dan diambil haknya oleh perusahan besar monopoli.

Berdasarkan kondisi tersebut, pada Peringatan Hari Tani Nasional 2017 ini. Front Perjuangan Rakyat (FPR) secara tegas menyatakan dukungan kepada kaum tani indonesia dan Aliansi Gerakan Reforma Agararia (AGRA). “Menolak Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial Jokowi” dan terus berjuang mewujudkan Reforma Agraria Sejati dan Industrialisasi Nasional. 

FPR bersama AGRA hari ini juga, menggelar Aksi serentak di 18 Provinsi menuntut:

1.Hentikan  perampasan dan monopoli tanah melalui program reforma agraria dan perhutanan sosial (RAPS). Jokowi/Jk. Serta berbagai skema lainya.

2.Hentikan Tindakan Intimidasi, Teror, Kekerasan, dan Kriminalisasi serta Pembunuhan dan berbagai bentuk pelanggaran HAM dan Kriminalisasi terhadap kaum tani dan rakyat indonesia.

3.Hentikan monopoli sarana produksi dan input pertanian (Bibit, Pupuk, Obat-obatan, Pertanian dan peralatan Pertanian). Oleh perusahan-perusahan Multinasional milik imperialis, yang terus memerosotkan penghidupan kaum tani dan menggeret kaum tani dalam jeratan riba yang mencekik.

4.Turunkan sewa tanah bagi kaum tani, serta aneka jenis pajak tanah dan komoditas kaum tani serta berbagai varian iuaran yang merampas hasil kerja kaum tani, nelayan, suku bangsa minoritas, pemukim dan penggarap di hutan.

5.Naikan upah buruh tani berikan jaminan dan naikan harga komoditas pertanian hasil produksi kaum tani.

6.Hentikam klaim TNGR atas tanah milik kaum tani dan masyarakat Desa Debisas, Lombok Timur, dan perampasan tanah serta pembakaran rumah Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi oleh PT. REKI. Bayar ganti rugi akibat pengerusakan tanaman dan rumah mereka.

7.Hentikan penggusuran dan pengusiran paksa terhadap kaum tani, suku bangsa minoritas, nelayan, maupun masyarakat perkotaan atas nama pembangunan dan proyek konservasi dan perlindungan lingkungan di seluruh daerah di indonesia.

8.Hentikan penggusuran dan reklamasi teluk Jakarta, cabut Pergub DKI No. 22 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan cabut Kepres No. 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

9.Cabut Perppu Ormas No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Oleh: Rudi HB Daman (Koordinator FPR/Ketua Umum GSBI)