AMPHIBI Tuding Sidak Komisi II DPRD ke TPST Bernuansa Politis

0
5245
TPST Bantar Gebang Kota Bekasi

BERITA BEKASI – Ketua Umum Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup & B3 Indonesia (AMPHIBI), Agus Salim Tanjung menilai, sidak mendadak beberapa Anggota DPRD Kota Bekasi Komisi II ke TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, penuh dengan muatan politis dan tujuan tertentu.

Dikatakannya, Anggota Dewan yang sebelumnya duduk di Komisi I dan kini duduk Komisi II sangat lantang menyuarakan penolakan lokasi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Waktu itukan kalah. Akhirnya TPST Bantargebang dikelola langsung oleh Pemerintah DKI Jakarta dengan perjanjian kompensasi melalui Pemerintah Kota Bekasi,” terangnya kepada awak media, Kamis (5/10/2017).

Menurutnya, jika ada pengelolaan dan perjanjian yang dilanggar, seharusnya Pemerintah Kota Bekasi lah yang menegurnya, bukan malah Anggota DPRD Kota Bekasi.

“Kalaupun fungsi dewan untuk mengawasi yah awasi saja Pemerintah Kota Bekasi. Panggil aja pihak Pemkot Bekasi jika ada pelanggaran dalam perjanjian itu,” ungkapnya.  

Ditegaskan Tanjung, sebaiknya pihak Dewan DPRD Kota Bekasi fokus pada pengawasan TPST Sumur Batu yang jelas-jelas milik Kota Bekasi.

“Kok pake bilang TPST Bantargebang tidak profesional. Itu TPST Sumur Batu lebih tidak profesional. Ini saya menduga jangan-jangan oknum Dewan itu mau memasukan lagi pihak swasta untuk mengelola TPST Bantargebang,” sindirnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II, Ariyanto Hendrata membantah ada kepentingan politik demi keuntungan pribadi dalam menyoroti kinerja TPST Bantargebang. “Politis dari mana? Ya, karena memang harus disoroti,” katanya.

Diakuinya, bahwa TPST Sumur Batu juga belum profesional dan dalam waktu dekat. Dirinya bersama Komisi II DPRD Kota Bekasi juga akan menyidak tempat pembuangan sampah itu. “Sumur Batu juga belum beres, Insya Allah kita sidak, setelah pencemaran kali Bekasi,” pungkasnya. (Edo)