EN-LMND: Ganyang Freeport Sebagai Simbol Neokolonialisme

0
24

BERITA JAKARTA – Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) akan menggelar aksi serentak secara Nasional bertujuan untuk memberikan sebuah tekanan politik lewat gerakan kepada pihak perusahaan-perusahaan asing khususnya PT. Freeport Indonesia yang selama ini terus menerus melakukan manufer politik dengan mendikte pemerintah lewat kekuatan kompradornya dengan tujuan memuluskan kepentingan akumulasi kapitalnya dalam menjarah kekayaan alam bumi Papua.

Ketua Umum EN-LMND Indrayani Abdul Rajak mengatakan, sejak 1967 saat berkuasanya Pemerintahan orde baru, kekayaan sumber daya alam bangsa kita mulai dijadikan sebagai produk politik balas budi Soeharto kepada negara-negara imperialis yang telah membantunya melanggengkan kekuasaan.

“PT. Freeport mulai melakukan kegiatan eksplorasi penambangannya sampai hari ini dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Negara,” terang dalam rilis yang diterima Beritaekspres.com, Selasa (10/10/2017).

Selama 50 tahun sambungnya, Freeport ada dibumi Indonesia sumbangsih apa yang telah diberikan buat republik dan masyarakat Papua?. Tidak lain hanya lubang besar bekas lahan pertambangan, kerusakan Ekologi, Kemiskinan, PHK Buruh, Kematian dan hanya sedikit pajak yang diberikan kepada Pemerintah.

Berbagai macam lanjut Indrayani, manufer politik yang dilakukan Freeport agar tetap mempertahankan status quo terhadap penguasaan bumi Papua mulai dari menyusun, mempermainkan regulasi, mengintervensi kekuatan politik Ekonomi, mengancam PHK, menggugat ke Arbitrase.

“Tidak melakukan kewajibannya dalam membangun smelter, menolak divestasi 51 persen bahkan Pemerintah yang mewakili negara dibuatnya tunduk dan patuh terhadapnya,” kata Indrayani.

Oleh karena itu tambahnya, Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) menginstruksikan secara Nasional untuk melaksanakan aksi serentak dengan seruan “Ganyang Freeport sebagai Simbol Neokolonialisme”.

“Aksi ini akan dilaksanakan di 13 Provinsi dan 23 Kabupaten Kota untuk mendesak Freeport tunduk dan mau melakukan divestasi saham 51 persen. Kalau freeport menolak maka sebaiknya angkat Kaki dari Republik Indonesia.,” pungkasnya. (Indra)

Dari aksi ini LMND secara Nasional menyerukan sikap sebagai berikut:

1.Mendesak pemerintah agar tegas bersikap untuk mengakhiri struktur ekonomi kolonial freeport serta mendorong pembangunan smelter secepatnya untuk pengolahan dan pemurnian agar tidak lagi terjadi ekspor kosentrat.

2.Pentingkan Kedaulatan Nasional dan akhiri perlakuan khusus kepada freeport dan perusahan-perusahan asing yang menjarah republik.

3.Prinsip pengelolaan kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia harus mengabdi pada demokrasi ekonomi sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.

4.Mendesak kementrian keuangan, BUMN dan ESDM agar lebih mementingkan kepentingan Nasional dan menghentikan manufer politik freeport.

5.Mendesak Jokowi – JK agar menjalankan Trisakti dan Nawacita secara konsekuen dalam segala sektor.

6.Jika freeport menolak tunduk pada kedaulatan pemerintah maka silahkan angkat kaki dari republik.