Buat Presiden Kehadiran Densus Tipikor Tak Masalah

0
72
Diskusi Forum Legislasi, Selasa (17/10/2017)

BERITA JAKARTA – Akan dipimpin Jenderal Bintang Dua, Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi yang memang telah memilki landasan hukum tentang Polri, bakal dibiayai Negara sebesar Rp800 miliar.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR-RI, Trimedya Panjaitan mengungkapkan, ada media massa yang tendensisus memberitakan munculnya Densus Tipikor.

“Media tersebut menyebutkan lahirnya Densus ini akan melemahkan KPK. Ini sengaja diberitakan dan KPK menyukai pemberitaan itu,” terangnya pada Forum Legislasi “Densus Tipikor, Kewenangan dan Regulasinya” di Media Center Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Trimedya menuturkan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pernah bilang memang di tubuh Polri ada Kriminal Khusus (Krimsus) tapi dalam penangan korupsi belum fokus. “Dalam sejumlah rapat dengan Polri yang menemukan istilah Densus itu dari Tito,” urai politisi PDI Perjuangan itu.

Menurut Trimedya, upaya Polri tersebut tidak ada maksud bersaing dengan KPK dalam hal negatif. “Tetapi menurut Laode (Komisioner KPK) korupsi memang harus di kroyok,” kata dia lagi

Dari informasi yang diterima dari Kapolri, Sambung Trimedya, bahwa hal ini sudah dilaporkan ke Presiden dan prinsipnya Presiden tidak ada masalah, hanya perlu ada paparan secara outentick dari Kapolri.

Dia pun memaparkan, Densus ini akan dipimpin Jenderal Bintang Dua. “Densus ini tidak ada yangg ilegal. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Polri, sama dengan densus anti teroris. Hal itu merupakan langkah maju Polri. Anggarannya sudah disiapkan Rp800 miliar,” kata Trimedya.

Sementara itu, dikesempatan yang sama, pengamat Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menyerukan untuk mengapresiasi sikap Polri yang sigap memberantas korupsi.

“Sebenarnya aksi Polri ini merupakan pemberantasan korupsi. Yang ideal menyaingi KPK dalam pemberantasan korupsi adalah Kejaksaan. Karena di Kejaksaan ada bagian penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan,” pungkasnya. (OSS)