Soal Golkar, Pakar Hukum: Langkah Ngawur KPU Tak Akui Plt   

0
81
Idrus Marham

BERITA JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai pakar hukum tata negara melakukan langkah ngawur dengan tidak mengakui jabatan pelaksana tugas (Plt) Partai Golkar. Pasalnya, Undang Undang (UU) Pemilu menyebut terkait ditandatangani Ketua Umum atau sebutan lain yang setara dengan itu.

“Plt kan jabatan legal yang dilakukan melalui mekanisme partai bersangkutan. Jadi, ngawur lah kalau KPU tidak mengakui keabsahan atau kewenangan pejabat Pelaksana Tugas (Plt),” terang Irman Putra Sidin, pakar hukum tata negara itu, di Media Center Parlemen, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Dijelaskannya, Plt atau pelaksana tugas yang ditunjuk secara legal itu menjadi sebutan lain yang setara dengan Ketua Umum atau jabatan lain. Artinya, seorang Plt berkedudukan setara dengan jabatan orang lain yang digantikannya termasuk Plt Ketua Umum Partai Golkar oleh Idrus Marham.

Sebelumnya, penunjukan Idrus Marham selaku Plt Ketum Golkar menggantikan Setya Novanto dipertanyakan Ketua KPU, Arief Budiman, lantaran dokumen partai politik kewajibannya ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Ketum-Sekjen).

“KPU akan mengecek kewenangan Plt Idrus Marham apakah setara Ketua Umum, atau sebatas penyelenggaraan Munaslub, atau hanya diberi wewenang untuk menjalankan tugas harian dan bukan mengambil kebijakan strategis. Kami akan cek,” katanya saat di Yogyakarta. (OSS)