Ditunjuk Setya Novanto, Idrus Marham Jadi Saksi Meringankan

0
95

BERITA JAKARTA – Pelaksana tugas Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham menjadi salah satu saksi meringankan yang ditunjuk oleh tersangka dugaan korupsi megah proyek e-KTP, Setya Novanto. Namun pada jadwal rencana pemeriksaan yang akan dilakukan, Senin (27/11/2017) kemarin, Idrus meminta untuk dijadwalkan kembali. 

Diketahui, Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan rencana pemeriksaan terhadap sembilan saksi yang meringankan dan lima saksi ahli. 

Menanggapi hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, permintaan untuk penjadwalan ulang itu dilakukan oleh staf Idrus yang menyambangi KPK. “Idrus tidak bisa datang dan meminta penjadwalan ulang,” ujarnya di KPK, Senin (27/11/2017) malam.

Selain Idrus, saksi lain yang juga meminta untuk penjadwalan ulang adalah Melky Lena. Alasan Melky, kata Febri, lantaran ada tugas keanggotaan partai di luar kota. “Melky Lena mengirimkan surat ke KPK, tidak bisa datang karena ada tugas partai di luar kota,” ucapnya.

Sementara itu, KPK telah memeriksa dua saksi dari partai Golkar yakni Maman Abdurrahman dan Aziz Syamsuddin. Untuk saksi ahli, KPK telah memeriksa saksi ahli hukum tata negara Margarito Kamis.

Febri menjelaskan, KPK masih memikirkan dan mempertimbangkan tindakan selanjutnya ketika menghadapi saksi-saksi yang tidak bisa hadir saat pemeriksaan dilakukan. Dalam hal ini, KPK telah memfasilitasi untuk pemeriksaan tersebut.

Meski demikian, Febri tidak menyebutkan secara gamblang apakah ketidakhadirkan para saksi tersebut akan berpengaruh pada pemberkasan yang hendak dilakukan KPK. Dia justru berharap pemeriksaan saksi-saksi tersebut tidak mengganggu pemberkasan.

“Kalau saksi tidak hadir penyidik dan JPU itu perlu membicarakan lebih lanjut apa sikap dan tindaklanjut yang bisa kita lakukan karena pada prinsipnya kami telah memfisilitasi,” katanya.

Prinsip dasarnya tambah Febri, pemeriksaan saksi yang meringankan itu adalah pemenuhan hak dari tersangka namun dari sisi lain juga ada kepentingan yang harus dilihat secara seimbang yaitu penanganan perkara dan proses pembuktian ktp elektronik di persidangan,” ucapnya.

Menurut Febri, pemeriksaan terhadap saksi yang meringankan membahas soal pengetahuan saksi terkait kasus e-KTP dan sejauh mana mengetahui soal peran Novanto dalam perkara tersebut. (CR-3)

Sumber: CNNIndonesia