Nazaruddin Tuding Seluruh Ketua Fraksi Terima Dana e-KTP

0
61
M. Nazaruddin

“Semua Fraksi di DPR-RI Periode 2009-2014 Terima Aliran Dana Megah Proyek e-KTP”

BERITA JAKARTAMantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), M. Nazaruddin menyebut seluruh Ketua Fraksi di DPR-RI periode 2009-2014 menerima aliran dana dari proyek pengadaan e-KTP. Hal itu diungkapkan Nazaruddin saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan Ketua DPR-RI, Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/2/2018).

Dalam kesaksiannya, Nazaruddin mengaku mengetahui adanya aliran dana proyek e-KTP kepada seluruh ketua Fraksi di DPR-RI berdasarkan penjelasan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang kini telah menjadi terpidana kasus e-KTP.

Tak hanya Ketua Fraksi, dalam pertemuan di ruang kerja mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum itu, Andi juga menjelaskan kepada Nazaruddin mengenai adanya jatah dari proyek e-KTP kepada pimpinan Badan Anggaran dan Anggota Komisi II DPR-RI.

“Betul yang mulia, waktu itu dijelaskan Andi diruangan Ketua Fraksi mas Anas,” kata Nazaruddin dalam memberikan kesaksiannya dalam persidangan.

Nazaruddin memastikan berdasarkan laporan Andi Narogong dan mantan anggota Komisi II DPR-RI dari Fraksi Golkar, (alm) Mustokoweni, uang dari proyek e-KTP untuk ketua fraksi telah diberikan.

Meski demikian, Nazaruddin mengaku lupa nominal pasti jatah yang diterima oleh Ketua Fraksi. “Menurut laporan dari bu Mustokoweni sama Andi Narogong semua sudah dikasih, termasuk Fraksi Demokrat,” jelasnya.

Nazaruddin kembali menegaskan, bahwa setiap Ketua Fraksi menerima besaran yang berbeda soal jatah untuk Ketua Fraksi di DPR-RI. Yang pasti, katanya, seluruh jatah ketua fraksi itu sudah disalurkan. “Beda (besaran jatah Ketua Fraksi), saya lupa yang mulia, tapi semuanya dapat,” ulasnya Nazaruddin.

Untuk Fraksi Demokrat sendiri, Nazaruddin menyebut terdapat uang sebesar USD 1 juta yang diberikan melalui mantan anggota DPR-RI Fraksi Demokrat yang juga Wakil Ketua Banggar DPR Mirwan Amir.

Uang tersebut kemudian diserahkan Mirwan kepada Nazaruddin selaku Bendahara Fraksi. Namun, Nazaruddin mengaku hanya menerima sebesar USD500 ribu.

“Waktu itu dibawa pak Mirwan Amir USD1 juta, diserahkan ke Fraksi itu USD500 ribu. Dan USD500 ribu (sisanya) waktu itu ada kebutuhan saya lupa,” kata Nazaruddin.

Nazaruddin bahkan mengakui terdapat sejumlah uang yang diterima kemudian. Namun, lagi-lagi, Nazaruddin mengaku lupa besaran uang tersebut.

“Waktu itu yang dikasih USD1 juta, tapi yang diserahkan di Fraksi Demokrat itu ada brankasnya, yang dimasukan ke brankas USD500 ribu. Terus ada penerimaan selanjutnya, saya lupa rinciannya,” katanya.

Pengakuan Nazaruddin ini mengonfirmasi dakwaan KPK terhadap dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto yang menyebut adanya aliran dana kepada sejumlah partai.

Dalam dakwaan itu, disebutkan Partai Golkar menerima sebesar Rp150 miliar, Partai Demokrat Rp150 miliar dan PDIP kebagian jatah Rp80 miliar. Meski demikian, sejak awal mengusut kasus ini, KPK belum sekalipun memeriksa Ketua Fraksi PDIP.

Saat proyek e-KTP bergulir, Ketua Fraksi PDIP dijabat Puan Maharani. Padahal mantan Ketua Fraksi lain, seperti Anas Urbaningrum dan Jafar Hapsah dari Demokrat, serta Setya Novanto dari Partai Golkar telah berkali-kali diperiksa KPK terkait kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun tersebut. Bahkan, KPK kemudian menjerat Novanto yang kini duduk di kursi terdakwa. (BR-1)

Sumber: Suara Pembaruan