Pengurus KNPI Kota Bekasi Penuhi Panggillan Panwaslu

0
101

BERITA BEKASI – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kembali memanggil Plt. Ketua DPD KNPI Kota Bekasi, Arihta Tarigan (Castro) terkait dugaan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Walikota Bekasi Nomor Urut 2, Nur Supriyanto yang dinilai melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tiga saksi dari pihak pelapor yakni, Castro sendiri (Pelapor), Wakil Ketua Bidang Ketenaga Kerjaan, Leonardo serta Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi dan Kaderisasi, Tarsono. Ketiganya hadir mewakili organisasi kepemudaan DPD KNPI Kota Bekasi.

Dalam proses pemeriksaan, Panwaslu mengajukan 13 pertanyaan kepada Castro, Leo maupun Tarsono. Mereka pun mengaku tidak memiliki kendala dalam memberi kesaksian.

Kepada Beritaekspres.com Leonardo menegaskan, bahwa tujuan pelaporan ini tidak lain untuk mengawal jalannya proses Pilkada di Kota Bekasi, agar berlangsung adil dan bersih. “Kami punya tanggung jawab sebagai kontrol sosial, karena kami pengurus KNPI,” terangnya, Rabu (28/3/2018).

Ditambahkan Castro, pihaknya tidak ingin berdebat apakah APK yang dilaporkannya itu melanggar aturan PKPU atau tidak. Dia menyerahkan semuanya kepada Panwaslu yang paling berhak memutuskan status APK tersebut.

“Iya ngak usah diperdebatkan di medialah. Intinya kami menilai APK Pak Nur dan Habib Rizieq yang ada Nomor 2 nya itu melanggara PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 24 ayat 3 dan pasal 29 ayat 2,” kata Castro.

Selebihnya sambung Castro, jika ada yang menilai berbeda (tidak melanggar) itu hal yang wajar saja. Biarkan Panwaslu yang memutuskan nantinya.

Lebih lanjut, Castro menampik adanya pemberitaan yang menyatakan dirinya melapor ke Panwaslu dalam kapasitasnya sebagai Kader Partai Golkar.

“Tidak salah kalau disebut saya Kader Partai Golkar. Cuma perlu diketahui, saya melaporkan kasus ini dalam kapasitas sebagai Plt Ketua KNPI. Jadi ngak ada hubungannya dengan Partai Politik,” pungkasnya. (Edo)