Ketua GP Ansor, Joefri: Kemana KPU dan Panwaslu Kota Bekasi?

0
106
Ketua GP Ansor Kota Bekasi, M. Joefri

BERITA BEKASI – Ketua Gerakan Pemuda Ansor (GP-Ansor) Bekasi, Joefri mempertanyakan tugas dan pungsi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi, yaitu, mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.

Termasuk kata Joefri, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu. “Dan menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan serta merekomendasikannya kepada yang berwenang,” terangnya kepada Beritaekspres.com, Kamis (19/4/2018).

Sampai saat ini sambung Joefri, masih ditemukan pertanyaan ditengah masyarakat berapa pasang Calon Walikota Bekasi yang maju. Itu artinya, sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi pun belum maksimal. “Gimana mau target raih suara pemilih, kalo minim sosialisasi,” jelasnya.

Selain itu lanjut Joefri, tindakkan tegas adanya dugaan pelanggaran bagi para calon dalam persaingan yang berusaha memperkenalkan diri dan berusaha untuk mendulang suara. “Hari ini saya prihatin mendengar ada Paslon yang mengunjungi sekolah. Jangan libatkan sekolah dalam politik praktislah, Kampus aja ngak boleh, apalagi anak-anak mereka tahunya belajar,” ucapnya.

Dikatakan Joefri, Pilkada merupakan ajang pemilihan Kepala Daerah yang sudah diatur dalam UU dan konstitusi. Seyogyanya kontestan (Calon Kepala Daerah) mengikuti regulasi dan aturan – aturan, sehingga demokrasi kita lebih maju dan menjadi pelajran politik yang benar dalam berkehidupan yang demokrasi sesuai aturan.

“Jangan pernah menciderai nila-nilai demokrasi tersebut. Dan saya yakin para kontestan Pilkada memiliki kwalitas dan kapasitas, sehingga mereka dapat direkomendasikan untuk tampil menjadi yang terbaik,” katanya.

Apalagi, secara akademik mereka memiliki gelar yang luar biasa, namun sayang hal itu tidak sesuai dengan fakta. Masih ada para calon yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah di berikan.

“Bagi kami mandat gelar akademik itu, tidak pantas disandang dan tidak pantas pula meraka mencalonkan sebagai Kepala Daerah jika, sarana ibadah, pendidikan, rumah sakit dijadikan tempat ajang kampanye atau dilibatkan dalam politik praktis,” ulasnya lagi.

Karena tambah Joefri, tempat – tempat itu, bukan tempat ajang berkampanye atau menyampaikan visi misi Kepala Daerah. Maka untuk itu, kami meminta agar Panwaslu) Kota Bekasi berani bertindak tegas.

“Kami berharap Pilkada di Kota Bekasi berjalan tertib dan Aman. Jangan menggunakan cara-cara kotor apalagi menggunakan issu sara, kampanye hitam, bagi-bagi uang. Dan kita juga berharap agar KPU dan Panwaslu bekerja maksimal sesuai apa yang dimandatkan,” pungkasnya. (Indra)