Ketua Muslim Maluku Sesalkan Istilah “Makar” Dewan Kota Bekasi  

0
120
Abat Lessy Ahmad

BERITA BEKASI – Ketua Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM) Bekasi, Abat Lessy Ahmad menyesalkan istilah “Makar” oleh Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro asal PKS pada salah satu Media Online Nasional, menanggapi persoalan antara PJ Walikota Bekasi, Ruddy Gandakusuma dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Rayendra Sukamadji.

Menurut Abat, dari sisi hukum pidana pengertian makar adalah bentuk kejahatan yang dapat menganggu keamanan negara seperti makar yang dilakukan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, wilayah negara dan pemerintahan seperti yang diatur dalam Pasal 104, 106 dan 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Suatu tindakkan bisa disebut makar jika kejahatan itu ditujukan kepada pemimpin sebuah negara seperti Presiden dan Wakil Presiden,” terangnya kepada Beritaekspres.com, Rabu (6/6/2018).

Namun sambung Abat, jika pelaku kejahatan itu tidak tahu atau tidak dengan sengaja menyerang pemimpin negara maka tindakkannya tidak dapat disebut makar dan jatuh kepada kejahatan biasa. Perlu kajian mendalam tentang itu.

“Jadi melekatkan bahasa makar atau menuding makar Sekda terhadap PJ Walikota Bekasi yang bersifat pejabat sementara atau pejabat perbantuan untuk mengisi kekosongan jabatan menjelang Pilkada Kota Bekasi, terlalu berlebihan,” sindirnya.

Seharusnya lanjut Abat, seseorang yang sudah duduk dibangku Legislatif atau DPRD sebagai perwakilan masyarakat yang sudah memilihnya wajib turut serta menjaga kondusifitas daerahnya terlebih lagi menjelang perhelatan pesta demokrasi Pilkada Kota Bekasi.

“Bisa duduk di Legislatif itukan memang melalui kendaraan Partai, tapi setelah duduk yang dipikiri itu kepentingan masyarakat banyak, bukan lagi kepentingan misi Partai terlebih lagi ditahun politik yang tengah bersaing ketat,” ungkapnya.

Abat menilai, terkait persoalan PJ Walikota Bekasi dengan Sekda Kota Bekasi, merupakan tindakkan emosional karena ada persoalan sikap dalam internal mereka dan itu biasa ngak perlu dibesar-besarkan hingga kepada tudingan perbuatan makar cukup diselesaikan dengan cara musyawarah atau duduk bersama.

“Bahasa Sekda dalam group whatsapp yang tersebar diluar oleh pihak yang tidak bertanggungjawab itukan bukan merupakan himbauan kepada seluruh SKPD karena ternyata tidak semua SKPD ada dalam group itu dan hanya orang-orang tertentu yang dekat dengan beliau sebagai ungkapan emosinya aja,” kata Abat.

Kita pun berharap tambah Abat, sudahi perseteruan antara PJ Walikota Bekasi dengan Sekda Kota Bekasi, mulailah mereka kembali duduk bersama karena banyak persoalan yang lebih penting mengingat Pilkada Kota Bekasi sudah sebentar lagi.

“Utamakan kepentingan masyarakat banyak seperti apa yang sudah diamantkan dan jangan persoalan ini dipaksa untuk ditarik kerana politik untuk terus memanasi situasi berkaitan dengan persaingan politik ditahun politik ini,” pungkasnya. (Ndi/Indra)